Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi menambahkan, launching program penyelesaian aset ini dalam rangka menindaklanjuti percepatan pensertifikatan aset tanah pemerintah daerah, yang merupakan bagian dari program 99 Hari Kerja Bupati Bandung terkait penertiban aset.
"Kita selesaikan secara bertahap karena jumlahnya ribuan. Ada sekitar 2.000 lagi yang perlu pensertifikasian, termasuk tanah carik desa. Seperti harapan Pak Bupati Bandung, mudah-mudahan bisa selesai dalam dua atau tiga tahun," kata Erwin.
Erwin menyebut tanah milik Pemkab Bandung saat ini mencapai 2.219 bidang, sementara hingga kini sudah bersertifikat sebanyak 215 bidang."Yang berstatus tanah carik sebanyak 796 bidang, sehingga target pensertifikatan seluruhnya berjumlah 1.208 bidang," tutur Erwin.
Pada kesempatan itu Erwin juga mengungkapkan, progres terkait penyelesaian aset Pemkab Bandung mendapat apresiasi dari Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penilaian capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Pemkab Bandung tahun 2020.
Dalam Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat di Balewinaya, Soreang, Senin (22/3/21) lalu, kata Erwin, Korsupgah KPK mengapresiasi terkait progres pengelolaan aset, serta percepatan sertifikasi aset pemda yang dalam masa pandemi.
"Apresiasi dari Kosurgah KPK tersebut berkat kolaborasi Pemkab Bandung dengan BPN Kabupaten Bandung yang dapat menyelesaika lebih dari 100 sertifikat dan serah terima fasos fasum dari pengembang perumahan," ungkap Erwin.
Menurutnya, Tim Korsupgah KPK terus mendorong untuk percepatan sertifikasi dan memberikan target kepada Pemkab Bandung untuk tahun ini sekitar 500 sertifikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
