REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperpanjang penerapan PPKM Mikro di wilayah Ibu Kota hingga 31 Mei 2021. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran.
Perpanjangan kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 615 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur (Ingub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2021. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, berdasarkan pengalaman penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu, terjadi lonjakan kasus aktif pascalibur Hari Raya Idul Fitri.
"Pada tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengantisipasi lonjakan tersebut. Termasuk, memperpanjang masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 31 Mei 2021," kata Widyastuti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/5).
Widyastuti mengungkapkan, peningkatan kasus aktif di Jakarta memang fluktuatif pada dua pekan terakhir. Dia merinci, ada peningkatan kasus aktif dari 7.039 pada tanggal 3 Mei 2021, menjadi 7.266 pada tanggal 15 Mei 2021.
Kemudian, akhirnya turun menjadi 7.146 pada tanggal 16 Mei 2021. “Memang ada penurunan sebesar 120 kasus dari periode tanggal 15-16 Mei 2021. Namun, kami akan tetap waspada terjadinya peningkatan kasus pada dua minggu ke depan, terlebih periode ini merupakan periode setelah Idul Fitri,” jelas dia.
Selain itu, Widyastuti juga memastikan bahwa fasilitas kesehatan di DKI Jakarta telah disiapkan untuk menghadapi penambahan kasus aktif. Ia menuturkan, per tanggal 17 Mei 2021, pihaknya menyiapkan sebanyak 6.633 tempat tidur isolasi dan 1.007 fasilitas ICU.
Menurut dia, berdasarkan kapasitas tersebut, tingkat keterisiannya juga tergolong masih dapat dikendalikan. Dimana tempat tidur isolasi telah terisi 1.724 atau 26 persen dan ICU terisi 338 pasien atau 34 persen.
"Artinya, kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU masih di atas 50 persen," ujarnya.
Lebih lanjut Widyastuti menyampaikan, pihaknya pun terus memantau dan mewaspadai klaster mudik. Sebab, jelas dia, dari pengalaman libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) serta lebaran pada tahun sebelumnya, mayoritas penduduk DKI Jakarta melakukan perjalanan ke Pulau Jawa, Bali, dan wilayah Sumatera Utara.
Ia menyebut, mayoritas penduduk bepergian menggunakan mobil pribadi. Sehingga akan membutuhkan bantuan informasi dari RT, RW, serta kader untuk identifikasi pelaku mudik. Termasuk juga perlu mengantisipasi jalur bus dan travel.
“Meskipun pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik dan melakukan penyekatan, tapi kami tetap mewaspadai adanya potensi klaster hasil dari bepergian ini,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kebijakan Pemprov DKI Jakarta melakukan skrining kepada warga yang baru melaksanakan mudik merupakan salah satu cara untuk mendeteksi potensi penularan Covid-19. Anies menegaskan, kebijakan itu bukan berarti melarang orang masuk ke Jakarta.
Anies menyatakan, antisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca-Lebaran masih akan terus dilakukan hingga sepekan ke depan. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan skrining terhadap warga hingga ke tingkat RT/ RW.
"Saya menggarisbawahi, kebijakan Jakarta tidak pernah melarang orang masuk Jakarta, tetapi ini melakukan skrining untuk mendeteksi agar warga Jakarta yang tidak bepergian, menaati anjuran, mereka terlindungi," kata Anies di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/5).
Anies menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta beserta jajaran akan melakukan skrining terhadap para pemudik yang memasuki Jakarta. Skrining tersebut dilakukan dengan dua lapis, yakni lapis pertama di pintu masuk menuju Jakarta dan lapis kedua di lingkup komunitas warga.
Anies mengatakan, Gugus Tugas RT/ RW berkoordinasi dengan jajaran camat, lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa akan bersama-sama melakukan pendataan atas warga yang masuk ke wilayah itu.
"Jadi ketua RT, Ketua RW, gugus tugasnya akan melakukan monitoring sehingga seluruh warga yang datang akan dilakukan pemantauan, dicek kondisinya, dipastikan bahwa yang bersangkutan sehat, yang bersangkutan tidak bergejala. Dan, akan dilakukan rapid test antigen," kata Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika