REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan pelabuhan di Papua, khususnya Pelabuhan Depapre yang merupakan salah satu bagian dari trayek T-19 Tol Laut. Salah satunya dengan membuka peluang investasi di pelabuhan tersebut.
Adapun pengembangan pelabuhan di wilayah tersebut dilakukan oleh KSOP Kelas II Jayapura selaku koordinator wilayah pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Papua bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura meliputi optimalisasi pelabuhan multi purpose dan Container Yard yang sudah beroperasi. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya alam lokal daerah yang sudah menjadi komoditi unggulan daerah Kabupaten Jayapura seperti Batu Ciping, Pasir Abu dan Kayu serta air mineral dan juga destinasi pariwisata yang sangat menarik dan menakjubkan untuk para pelancong.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw didampingi Kasie Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Kelas II Jayapura Willem Thobias Fofid dan Tim melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keamanan Kemaritimian Buyung Lalana dan Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Perhubungan Laut, Capt. Bharto Ari Raharjo dalam rangka membahas rencana investasi tersebut.
Pelabuhan Depapre yang berada di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dinilai sangat strategis. Baik secara geografis maupun geopolitik serta geostrategis untuk dikembangkan. Sebab, pelabuhan ini merupakan salah satu bagian dari Kawasan Strategis Nasional dan penyelenggaraan Program Strategis Nasional Tol Laut di Papua.
"Kehadiran Pelabuhan Depapre dipersiapkan untuk melayani Tol Laut di Papua," kata Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Senin (17/5).
Mathius menjelaskan, bahwa Pelabuhan Depapre memiliki potensi luar biasa. Selain dipersiapkan untuk melayani Tol Laut di Papua, Pelabuhan Depapre juga berada di lokasi strategis, yaitu berada di Teluk Tanah merah yang menghadap langsung ke Samudera Pasifik sehingga membuka peluang bagi Pelabuhan Depapre untuk menjadi hub atau gerbang perdagangan internasional, terutama di wilayah Asia Pasifik.
"Lokasinya yang menjorok ke dalam dan menghadap ke Laut Pasifik, Pelabuhan Depapre akan menjadi tempat sandar kapal-kapal besar yang melintas di wilayah tersebut," ujarnya.
Dengan adanya potensi tersebut, kehadiran Pelabuhan Depapre ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Jayapura dan KSOP Kelas II Jayapura terus bersinergi untuk mengembangkan Pelabuhan Depapre tidak hanya untuk Tol Laut saja, tetapi juga untuk menggerakan roda perekonomian di bidang kemaritiman yang lebih luas lagi.
“Untuk pengembangan Pelabuhan Depapre dibutuhkan investasi. Untuk itu, kami melakukan pertemuan ini, mengingat Pelabuhan Depapre juga merupakan Kawasan Strategis Nasional yang memiliki potensi luar biasa,” ujarnya.
Kasie Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Kelas II Jayapura Willem Thobias Fofid mengatakan, pihaknya juga siap mendukung pengembangan Pelabuhan Depapre. Terutama karena pelabuhan tersebut menjadi akses konektivitas yang menghubungkan wilayah Papua dan Papua Barat.
"Investasi dan pengembangan Pelabuhan Depapre ini dalam rangka memaksimalkan potensi daerah sebagai komoditi unggulan dan Depapre dalam menghadapi perdagangan maritim Indonesia," tutupnya.
Pengembangan Pelabuhan Depapre diharapkan dapat membuat komoditi unggulan Papua seperti beras, karet, kelapa sawit dan gambir di Kabupaten Merauke, kemudian perikanan di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Supiori maupun di Kabupaten Biak Numfor termasuk Batu Ciping dan Kayu olahan di Kabupaten Jayapura dan juga banyak komoditi unggulan lainnya di Papua dapat merambah jalur perdagangan internasional ke negara-negara pasifik seperti di PNG, Kepulauan Salomon, Vanuatu, Palau dan negara-negara tetangga lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika