REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Pemerintah Indonesia memprioritaskan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.
"Pada periode kedua pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo, pendekatan kesejahteraan sekali lagi pendekatan kesejahteraan itu menjadi prioritas utama," kata Muhadjir dalam acara Peluncuran Website Dokumentasi Papua dan Diskusi "Empat Dekade Kiprah LIPI di Tanah Papua" secara virtual, Jakarta, Senin (3/5).
Muhadjir menuturkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua agar dapat sejajar dengan provinsi yang lain dengan memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua itu bisa dilaksanakan. Kelimanya adalah percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi.
Muhadjir menuturkan memang masalah penanggulangan kemiskinan baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani, yang sampai sekarang juga betul-betul masih perlu kerja keras. Sebab persentase penduduk miskin baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat pada September 2020 masih di atas rata-rata nasional.
Persentase kemiskinan di Indonesia pada September 2020 yakni 10,19 persen sedangkan di Papua Barat 21,70 persen dan di Papua sebesar 26,80 persen. Sementara usia harapan hidup baik di Provinsi Papua maupun di Papua Barat memang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi juga masih berada di bawah rata-rata nasional karena di Papua Barat itu mencapai 66,2 tahun sedangkan di Papua lebih rendah lagi yaitu 65,79 tahun sedangkan rata-rata nasional sudah ada di angka 71,5 tahun.
Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik (BPS) tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Papua Barat masih lebih tinggi dari Papua yaitu Papua Barat sebesar 7,60 sedangkan Papua sebesar 6,69, namun rata-rata nasional masih jauh di atasnya yaitu 8,48. Akses terhadap sumber air masih rendah untuk Papua dan Papua Barat, yakni 79,69 persen untuk Papua Barat, untuk Papua 62,7 persen sedangkan rata-rata nasional 90,21 persen.
Oleh karenanya, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dari segi pendidikan, dilakukan program pengembangan kurikulum yang kontekstual agar sesuai dengan keunggulan dan kearifan yang ada di Papua dan Papua Barat, dan program penambahan kuota guru di Papua dan Papua Barat.
Di sisi lain, program pengelolaan kekayaan bahasa di tanah Papua ini juga menjadi hal yang penting karena ada begitu banyak bahasa hingga ratusan bahasa di tanah Papua, bahkan antar distrik bisa mempunyai bahasa yang berbeda. "Karena itu saya sebelumnya pernah mengusulkan sebaiknya ada bahasa utama kalau bisa di Papua, yang kemudian bisa disepakati oleh seluruh warga, mungkin tidak satu tapi mungkin dua atau tiga bahasa utama yang digunakan sehingga komunikasi antar warga itu juga bisa dibangun lebih baik," ajarnya.
Alasannya, salah satu masalah yang ada di Papua adalah masalah bahasa karena begitu aneka ragam bahasa. "Tetapi tentu saja itu juga harus tetap kita lestarikan tetapi bagaimana supaya ada bahasa utama yang bisa menjadi bahasa mereka semua," ujarnya.
Namun, di tengah keanekaragaman bahasa daerah itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan digunakan oleh hampir semua warga Papua mulai dari yang paling bawah maupun paling atas. Walaupun beberapa indikator kesejahteraan di Papua Barat dan Papua masih di bawah indikator kesejahteraan sosial nasional, namun Muhadjir yakin dengan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat Papua dan Papua Barat pembangunan masyarakat untuk kesejahteraan sosial Papua dan Papua Barat akan betul-betul bisa berjalan dan untuk mengurangi kesenjangan yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika