Jumat 30 Apr 2021 10:24 WIB

Target Dua Digit Partai Ummat pada 2024

Partai Ummat mengaku terbuka bagi kader Muslim dan Non-Muslim.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menggelar konferensi pers di Yogyakarta, Kamis (29/4). Konferensi pers ini menjelaskan terkait deklarasi Partai Ummat. Dalam partai ini, Amien Rais menjabat sebagai ketua Dewan Syuro Partai Ummat.
Foto:

Menantu Amien Rais, Ridho Rahmadi, yang resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Ummat dinilai kurang populer bagi publik. Padahal partai politik di Tanah Air masih lekat faktor ketokohan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai sejumlah pengurus yang diperkenalkan dalam deklarasi cenderung tak dikenal publik. "Ridho yang didapuk sebagai ketum juga nyaris tak pernah dikenal publik. Berbeda dengan nama Hanafi Rais yang relatif populer," kata Adi kepada Republika, Kamis (29/4).

Menurutnya deklarasi Partai Ummat tak munculkan efek kejutnya. Partai Ummat terlihat ingin menjadikan Amien Rais sebagai magnet dengan menempatkan Amien Rais di posisi ketua majelis syuro.

"Partai Ummat mengulang kejadian serupa sejumlah partai  yang menempatkan keluarga inti pada posisi inti kepengurusan. Ketua umum dan ketua majelis syuro ada pertalian keluarga dekat," ujarnya.

Setelah deklarasi, Adi menilai Partai Ummat langsung dihadapkan dua jalan terjal sekaligus, yakni mesti lolos verifikasi faktual untuk ikut pemilu dan upaya lolos ke senayan. Menurutnya hal tersebut bukanlah kerjaan yang mudah, dibutuhkan kerja dan logistik yang ekstra.

"Sudah banyak contoh kasus partai baru tak pernah lolos ke Senayan. Bahkan tak lolos administrasi ikut pemilu seperti partai Idaman, Rhoma Irama," ungkapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai deklarasi Partai Ummat menunjukkan bahwa keinginan Amien Rais mendirikan partai semakin nyata. Ia melihat kehadiran Partai Ummat dinilai sebagai antitesis partai nasionalis yang ada saat ini.

"Bisa saja segmen pemilih mereka ini adalah yang kecewa di pemerintahan sekarang," kata Pangi.

Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya sejumlah tokoh yang kerap berseberangan dengan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti  Ansufri Idrus Sambo, Neno Warisman, Buni Yani. Untuk saat ini, ia melihat  segmen pemilih Partai Ummat cenderung hanya pemilih Islam. Namun tidak menutup kemungkinan yang menjadi sasaran pemilih mereka ke depan adalah pemilih di luar pemilih Islam.

Baca juga : Lomba Menulis Perbankan Syariah Berhadiah Jutaan Rupiah

"Bisa juga mungkin akan penetrasi atau invansi pada basis segmen pemilih yang lain tidak hanya berharap pada pemilih Islam," ujarnya.

Pangi juga mengingatkan bahwa partai-partai di Indonesia masih berbasis figur. Oleh karena itu, Partai Ummat dinilai perlu mencari tokoh-tokoh yang layak jual untuk mendongkrak elektabilitas.

"Bukan berbasis kader saja tapi mereka akan mendapatkan massa tapi dengan figur yang kuat setelah itu baru pelan-pelan membangun mesin partai," ucapnya.

Amien Rais resmi mendeklarasikan Partai Ummat, Kamis (29/4) secara daring. Amien menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Ummat. Posisi Sekretaris Majelis Syuro Partai Ummat diisi Ansufri Idrus Sambo.

Berikut daftar pengurus Partai Ummat, Wakil Ketua I, MS Kaban, Wakil Ketua II, Thalib Sagaf Aldjufri dan sekretaris Majelis Syuro Partai Umat dijabat Ansufri Idrus Sambo. Kemudian Jabatan Ketua Umum Partai Ummat diisi oleh menantu Amien Rais, Ridho Rahmadi.

Lalu, Sekretaris Jenderal, Ahmad Muhajir Sodruddin, Bendahara Umum Benny Suharto, Wakil Ketua Umum I, Agung Mozin, Wakil Ketua Umum II, Sugeng, dan Wakil Ketua Umum II, Chandra Tirta Wijaya.

Dalam deklarasinya, Amien menegaskan Partai Ummat akan  bekerja, berjuang, dan berkorban apa saja untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Amien menambahkan, Partai Ummat juga berupaya untuk berjuang untuk menegakkan kebajikan dan memberantas keburukkan.

"Kami yakin, seluruh mekanisme demokrasi kita dan konstitusi kita lebih dari cukup untuk melakukan perbaikan dan kehidupan nasional. Sehingga kita tidak perlu cara-cara ekstraparlementer dan cara-cara ekstrakonsitusional," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement