REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menanggapi soal pertemuan PDIP dengan PKS yang digelar pada Selasa (27/4). Menurutnya pertemuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari langkah keduanya menuju 2024.
"Pertemuan cross (silang partai koalisi pemerintah dengan non-pemerintah). Silaturahmi politik untuk penjajakan dan pemanasan mesin politik masing-masing menuju 2024," kata Ujang kepada Republika, Selasa (27/4).
Ia menilai PKS merupakan salah satu partai yang agresif kencang bertemu dan menjalin komunikasi dengan partai-partai lain. Sebelumnya, ada kesepahaman bersama antara PPP dan PKS.
"Kalau urusan koalisi dan oposisi di pemerintahan sih sudah sangat jelas. PDIP di pemerintahan dan PKS di luar pemerintahan. Pertemuan lebih pada persiapan ke depan dan jangka panjang, yang ujungnya 2024," jelasnya.
Ia mengatakan, PKS memahami betul bahwa 2024 tak akan ada pejawat atau incumbnet dalam pilpres. Koalisi dengan partai manapun untuk mengusung capres dan cawapres menjadi sangat mungkin, termasuk dengan PDIP.
"Apalagi keduanya beda baju, satu baju partai nasionalis, satu baju lagi partai Islam. Jika mereka bertemu dan bisa berkoalisi, itu bisa saling mengisi," ungkapnya.
Baca juga : Presiden Lantik Empat Pejabat Negara Baru
Pertemuan tersebut tidak dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Padahal dalam pertemuan politik yang dilakukan PKS dengan sejumlah partai politik sebelumnya, pertemuan selalu dihadiri kedua pimpinan partai.
"Tidak hadirnya ketum masing-masing, tidak membuat keduanya selalu berbeda dalam berpolitik. Karena pada prinsipnya politik itu cair dan dinamis," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika