REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Selama 2020 serangan siber ke Pemprov Jawa Barat tercatat mencapai 10 juta serangan. Serangan meningkat siginifikan selama pandemi Covi-19.
Untuk mengantisipasi, pemerintah kabupaten/kota perlu membangun kesadaran dan ketahanan siber dalam menjaga sistem jaringan IT dari serangan siber. Sehingga tidak ada data-data penting yang dirusak atau dicuri untuk kepentingan para peretas.
Dalam membangun kesadaran itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar Webinar Sandikami Mania Series#11 dari Kota Bandung pada Kamis (22/4).
Webinar diinisiasi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mengambil tema “Building Awareness by Collaborating Among Stakeholders of Cyber Incident Response and Management in the Regional Government.
Hadir dalam webinar diskominfo kabupaten/kota se-Jawa Barat, diskominfo dan CSIRT provinsi se-Indonesia, perangkat daerah Pemda Provinsi Jabar, dan stakeholders non pemerintah seperti akademisi dan komunitas siber.
Menurut Kepala Diskominfo Jabar Setiaji, di akhir 2020 tercatat jumlah serangan siber ke Pemprov Jawa Barat meningkat cukup signifikan. “Selama tahun 2020 hampir 10 juta serangan yang masuk,” katanya.
Menurutnya, peningkatan kesadaran keamanan siber di tubuh pemerintah daerah penting seiring tren serangan siber yang meningkat selama masa pandemi. “Di masa pandemi, tren serangan siber beragam dan kita fokus dalam menangani hal ini,” katanya.
Setiaji mengingatkan pemda untuk terus mengembangkan aplikasi IT secara aman. Diskominfo bertanggung jawab dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangani serangan ini secara lebih intelijen.
Di Jabar sendiri, kata dia, ada yang disebut Lalaki Sajabar atau Layanan-Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Jawa Barat. “Mari kita manfaatkan layanan ini. Mudah-mudahan kita lebih aware, biar tidak kecolongan datanya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan saat ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat sehingga pemda perlu keamanan siber atas berbagai layanan berbasis internet.
“Khususnya di pemerintahan sejak lama sudah disiapkan. Dimulai dari lingkungan kita sendiri. Mendisiplinkan diri dengan menjaga kemanan jaringan siber masing-masing,” katanya.
Khusus di Jabar, pengelolaan IT menjadi fokus dalam roda pemerintahan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum. “Di Jabar kita punya Jabar Digital Service di Gedung Sate. Pengelolaannya di bawah Diskominfo. Di sini kita dibantu 160 orang ahli di antaranya ahli IT, ahli software, jaringan, dan lain sebagainya,” katanya.
Namun Pemprov Jabar masih membutuhkan stakeholders lain untuk membantu mengimbangi perkembangan teknologi. Dengan pola pentaheliks, lembaga yang jadi bidikan untuk diajak kerja sama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), diskominfo kabupaten/kota, perusahaan swasta, perguruan tinggi, dan komunitas IT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika