Jumat 23 Apr 2021 00:19 WIB

Epidemiolog: Lonjakan Kasus Covid di Sumbar Harus Ditelusuri

Positivity rate Covid-19 harian di Sumbar dua kali pecah rekor pada pekan ini.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Andri Saubani
Anggota Srikandi Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kota Padang menyempotkan disinfektan ke fasilitas umum di Batang Arau, Padang, Sumatera Barat, Rabu (21/4/2021). Relawan perempuan binaan BPBD Padang itu menyemprotkan disinfektan ke fasilitas umum, masjid, dan sekolah, sambil mengenakan pakaian kebaya dalam rangka memperingati Hari Kartini sekaligus sosialisasi kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 di bulan ramadhan.
Foto: Antara/Iggoy el Fitra
Anggota Srikandi Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kota Padang menyempotkan disinfektan ke fasilitas umum di Batang Arau, Padang, Sumatera Barat, Rabu (21/4/2021). Relawan perempuan binaan BPBD Padang itu menyemprotkan disinfektan ke fasilitas umum, masjid, dan sekolah, sambil mengenakan pakaian kebaya dalam rangka memperingati Hari Kartini sekaligus sosialisasi kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 di bulan ramadhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani mengomentari ihwal peningkatan kasus positif Covid-19 di Sumatra Barat (Sumbar). Laura meminta pemerintah daerah (pemda) setempat segera melakukan penelusuran sumber kasus dan banyak melalukan tes di wilayahnya.

"Kalau ada satu klaster, sumbernya dari mana. Ini yang harus dilihat," ujarnya saat dihubungi Republika, Kamis (22/4).

Baca Juga

Kemudian, ia mempertanyakan mengapa di Sumbar tidak dilakukan pengetesan yang masif. Sehingga, kasus semakin banyak karena tidak ada pencegahan.

Dia menambahkan, bisa jadi banyaknya kasus di Sumbar berasal dari imported case atau luar negeri, bukan dari provinsi lain di Indonesia di luar Sumbar. Oleh karena itu, Laura meminta pemda setempat segera melakukan evaluasi kemudian turun tangan.

Kemudian, dia melanjutkan, pemda Sumbar melakukaan upaya 3T di wilayahnya, termasuk menambah pelacakan dan tes.

"Namun kalau dalam kapasitas pemeriksaannya seperti antigen tidak bisa dilakukan, perlu campur tangan pemerintah pusat," katanya.

Selain melakukan upaya 3T, Laura meminta pemda juga bisa memberlakukan kebijakan seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diterapkan di tujuh provinsi Jawa-Bali. Selain itu, Laura meminta positivity rate di Sumbar diamati.

"Kalau positivity rate tinggi diatas 5 persen bahkan 10 persen artinya pemerintah pusat harus fokus dan mengintervensi Sumbar dengan meningkatkan testing untuk mengendalikan kasus di sana," ujarnya.

Pada pekan ini, angka positivity rate Covid-19 di Sumbar dua kali memecahkan rekor tertinggi. Rekor baru rasio jumlah kasus positif mencapai 17,6 persen per Rabu (21/4), setelah sebelumnya pada 18 April positivity rate berada pada angka 16 persen.

"Hari ini kondisi terburuk selama wabah corona di Sumbar," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar Jasman Rizal, (21/4).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement