REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI--Wakil Gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldy mengatakan penyekatan jalur darat pada masa pelarangan mudik 6-17 April 2021 nanti tidak semudah menghambat jalur laut dan udara. Penyekatan pintu masuk di darat menurut Audy perlu didudukkan secara bersama antara pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan dengan TNI/Polri. “Rencana penyekatan perlu kita dulu dengan TNI Polri. Dan itu yang belum kita lakukan,” kata Audy di Bukittinggi, Kamis (22/4).

Audy menyebut pihaknya sengaja belum membicarakan rencana penyekatan jalur darat dengan TNI Polri karena masih ingin memastikan aturan dari pemerintah pusat tidak berubah. Ia melihat saat ini ada upaya protes dari penggerak usaha angkutan umum darat dengan adanya larangan mudik. Audy tidak ingin buru-buru mengambil keputusan dan sikap sampai ada kepastian tidak ada lagi perubahan.“Kalau sudah fix dilarang 6-17, minggu depan kita langsung koordinasi dengan TNI/Polri,” ujar Audy.

Sejak ada pengumuman mudik dilarang sejak 6-17 April 2021, Audy melihat sudah ada gelombang orang mudik duluan. Menurut Audy pihaknya tidak dapat melarang hal itu. Apalagi pemudik yang sudah memenuhi syarat dengan melampirkan hasil tes swab. 

Audy menyebut dari beberapa pemudik yang nekat duluan mudik karena ingin melepas rindu dengan orang tua, kerabat dekat. Kemudian untuk merasakan beribadah puasa di kampung halaman.  “Bagi yang pegawai kan mereka gak bisa lama-lama cuti. Jadi pemudik duluan ini hanya melepas rindu beberapa hari habis itu balik lagi,” kata Audy menambahkan.

Baca juga : Aturan Larangan Mudik Diperluas Berlaku Sebelum 6 Mei

Ikuti Whatsapp Channel Republika