REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bertemu Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Pertemuan tersebut membahas membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021.
Pasalnya, PP tersebut sempat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat karena tidak memasukkan mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib.
"Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara sehingga semua pembentikan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh menyimpangi, apalagi bertentangan dengan Pancasila," ujar Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP,Ahmad Basarah lewat keterangan tertulisnya, Rabu (21/4).
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, juga sudah diatur Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Seharusnya, yang dilakukan pemerintah dalam membentuk PP 57/2021 juga merujuk kepada undang-undang tersebut.
"Bukan malah melanjutkan kekosongan hukum pada UU Sisdiknas tersebut," ujar Basarah.
Dalam pertemuan tersebut, Megawati menjelaskan pentingnya mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia. Fungsinya begitu fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak kehilangan jati dirinya.
Baca juga: Kamus Sejarah Indonesia, Kesalahan yang tak Boleh Terulang
"Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang," ujar Megawati.
Nadiem menyambut baik hasil diskusi dengan Megawati. Ia juga menyatakan persetujuannya agar dalam revisi PP 57/2021 akan memasukkan mata pelajaran Pancasila dalam Standar Pendidikan Nasional.
"Sikap saya selaku Mendikbud setuju agar mata pelajaran Pancasila dimasukkan dalam revisi PP 57 Tahun 2021 dengan nama mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan," ujar Nadiem.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika