REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pemerintah berkomitmen membangun ketahanan pangan nasional. Salah satunya, dengan menggenjot produksi beras dan mencapai serta menjaga swasembada. Jika angka produksi beras dan kecukupan pasokan bisa dijaga, presiden meyakini Indonesia bisa bertahan tanpa impor beras sampai akhir tahun ini.
"Dan pemerintah, tadi sudah saya sampaikan, bahwa sebetulnya tidak senang, dan tidak suka yang namanya impor beras. Tetapi karena hitung-hitungan banyak yang kena banjir, kemudian pandemi, kadang memang kalkulasi itu waduh ini kurang. Sehingga perlu tambahan untuk cadangan," ujar Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Indramayu, Rabu (21/4).
Polemik mengenai impor beras memang sempat memanas pada Maret lalu. Pro dan kontra yang muncul pun membuat Presiden Jokowi bulan lalu mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Indonesia tidak akan mengimpor beras sampai Juni 2021. Pernyataan ini kembali disampaikan presiden dalam dialog dengan petani di Indramayu pagi ini. Bahkan, ia juga mematok target nihil impor beras sampai akhir 2021.
"Tetapi kemarin sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor. Insya Allah nanti juga sampai akhir tahun (2021), kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor," kata Jokowi.
Sebelumnya, dalam keterangan pers Maret lalu terkait kebijakan impor beras, Presiden Jokowi juga memastikan bahwa beras petani tetap akan diserap oleh Perum Bulog. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun diperintah presiden untuk menyiapkan anggaran penyerapan beras petani tersebut.
Kendati begitu, saat itu presiden tidak menampik adanya MoU antara pemerintah Indonesia dengan Thailand dan Vietnam terkait rencana impor beras. Alasannya, ujar Jokowi, untuk berjaga-jaga mengingat pandemi Covid-19 yang berpotensi mengganggu pasokan.
"Saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," kata Jokowi.