REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Nawir Arsyad Akbar, Rr Laeny Sulystiawati
Satgas Penanganan Covid-19 mengungkapkan, Vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan menkes Terawan Agus Putranto adalah produk vaksin yang sudah lebih dulu dikembangkan di Amerika Serikat (AS). Hanya saja, uji coba vaksin tersebut dilakukan di Indonesia.
"Vaksin Nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di AS. Dan, diujicobakan di Indonesia. Pada prinsipnya, semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapat izin dari BPOM. Terutama dalam aspek keamanan, efikasi, dan kelayakan," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Kamis (15/4).
Terkait polemik yang lantas muncul, Wiku menakankan, pada prinsipnya pemerintah mendukung semua inovasi bidang kesehatan. Apalagi, kata dia, inovasi ini mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor. Namun, ia menambahkan, apa pun inovasi yang dilakukan tetap perlu patuh terhadap standar teknis dan etik yang ada.
"Selama memenuhi kriteria, pemerintah akan memberikan dukungan," kata wiku.
Wiku pun meminta tim pengembang Vaksin Nusantara berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku regulator yang membidangi penelitian vaksin Covid-19 di Indonesia. Wiku berharap polemik terkait vaksin Nusantara bisa dirampungkan.
Vaksin Nusantara kembali menjadi bahan polemik setelah pada Rabu (14/4). Sejumlah anggota Komisi IX DPR menjalani pengambilan sampel darah sebagai bagian dari uji klinis vaksin Nusantara. Padahal diketahui, BPOM belum pernah mengeluarkan izin uji klinis lanjutan terhadap vaksin Nusantara.
Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr Albertus Budi Sulistya menyebut, apa yang dijalani anggota DPR adalah penelitian. Menurut dia, bila hasil penelitian membuktikan ada perolehan imunitas terhadap Covid-19, baik seluler maupun humoral dengan pemberian vaksin Nusantara, maka akan menjadi penemuan baru.
"Ini menjadi penemuan yang luar biasa dan aman," kata Budi, Rabu (14/4).
In Picture: Vaksinasi Covid-19 pada Bulan Ramadhan di Gedung Sate
Menurut Budi, jika bangsa Indonesia memiliki vaksin nasional, apa pun mereknya, baik vaksin Nusantara, Merah Putih, maupun lainnya, Indonesia akan sejajar dengan negara besar. "Indonesia akan sejajar dengan negara-negara besar dan memiliki harga diri bangsa sekaligus akan membantu perekonomian nasional," katanya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengaku menjadi salah satu legislator yang mengikuti proses pengambilan sampel darah untuk vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Ia mengatakan keinginannya untuk ikut merupakan hasil diskusi dengan para peneliti vaksin yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Setelah tiba di RSPAD Gatot Soebroto, ia diarahkan masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, ada sekira 10 hingga 15 orang yang juga akan diambil sampel darahnya untuk vaksin Nusantara.
"Bukan dari DPR saja, tapi beberapa dari kepolisian saja. Kita diterangkan oleh Dokter Jonny tentang kelebihan, kekurangan, dan prosesnya (vaksin Nusantara) seperti apa," ujar Nijayatul.
Kemudian, para relawan akan diberikan sebuah formulir yang akan diisi setelah proses pemeriksaan kesehatan. Ia menyebut, proses tersebut berjalan bagus karena para peneliti secara detail menjelaskan semua hal terkait vaksin Nusantara.
"Datang dikasih concern form untuk kebutuhan administrasi dan pesannya bagus karena jangan diisi dulu sebelum dapat pengarahan," ujar Nihayatul.
Usai proses tersebut, para relawan akan ditanyakan keinginannya untuk lanjut ke proses selanjutnya atau tidak. Jika setuju untuk lanjut, para relawan akan mengisi formulir yang sudah diberikan tadi dan akan diambil sampek darahnya.
"Setelah itu, kita diperiksa darah, diperiksa suhu, ditanya soal penyakit, dan sebagainya. Lalu setelah itu diambil darah, diambil darahnya 40 ml,"ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
"Setelah itu, ya pulang, dikasih kertas untuk (jadwal) kapan kembali lagi. Jadi, sesimpel itu," lanjutnya.
Meski vaksin Nusantara diketahui berkolaborasi dengan Amerika, ia mengatakan bahwa vaksin Nusantara seharusnya didukung penuh oleh BPOM. Bukan malah memutuskan vaksin lain yang merupakan buatan luar negeri.
"Paling tidak ini (vaksin Nusantara) masih ada izinnya campur tangannya masih campur tangan anak negeri. Berbeda dengan Sinovac, AstraZeneca yang totally memang dari luar negeri," ujat Nihayatul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
