REPUBLIKA.CO.ID, BLITAR -- Belasan warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dilaporkan dirawat di sejumlah layanan kesehatan pascagempa bumi dengan kekuatan 6,7 SR, 82 kilometer Barat Daya Kabupaten Malang, Sabtu (10/4).
"Sudah tertangani semua, karena hanya luka ringan," kata Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Achmad Cholik, Sabtu.
Hingga kini, terdapat 11 orang yang dilaporkan mengalami luka. Mereka ada yang dirawat di puskesmas, namun ada juga yang dirawat di rumah sakit wilayah Kabupaten Blitar.
Korban tersebut tersebar di beberapa kecamatan wilayah Kabupaten Blitar, di antaranya di Kecamatan Wates, Bakung, Sutojayan, Doko, dan beberapa daerah lainnya. Mereka mayoritas terkena bangunan yang rusak akibat getaran gempa bumi tersebut.
Selain itu, hingga kini BPBD Kabupaten Blitar juga masih melakukan pendataan rumah warga maupun fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat getaran gempa tersebut. Beberapa laporan yang masuk seperti di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Kanigoro, dan beberapa daerah lainnya.
Untuk saat ini, laporan yang masuk ada 23 bangunan baik rumah warga maupun fasilitas publik yakni kantor kecamatan, kantor DPRD Kabupaten Blitar, maupun rumah sakit. Beberapa laporan kerusakan ada yang roboh, genting runtuh, teras rumah roboh, dinding retak, dan beberapa kerusakan lainnya.
"Dari laporan tingkat kerusakan juga beragam, ada yang ringan dan sedang," kata dia.
Hingga kini, BPBD Kabupaten Blitar juga terus koordinasi dengan kecamatan untuk memastikan pendataan kerusakan bangunan maupun warga yang terluka setelah kejadian gempa bumi tersebut. Gempa bumi tersebut terjadi pada Sabtu (10/4) jam 14.00 WIB.
BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi terjadi gelombang tsunami. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo mengatakan kondisi kantor DPRD Kabupaten Blitar saat ini masih berantakan.
Akibat gempa bumi tersebut, banyak genting yang runtuh, plafon juga jatuh, hingga tembok bangunan retak. Ia juga meminta agar yang tidak berkepentingan tidak diizinkan masuk ke ruang DPRD Kabupaten Blitar, karena di dalam ruangan banyak data-data penting.
"Hari ini beberapa staf hadir, namun atas kebijakan pimpinan tidak boleh orang lain yang tidak berkepentingan masuk. Di dalam masih amburadul, dan pengamanan dokumen serta barang berharga di kantor penting," kata dia.
Ia menegaskan beberapa ruangan termasuk ruang rapat paripurna tidak dapat digunakan. Untuk itu, diharapkan perbaikan segera dilakukan.
"Kami berharap segera dilakukan pembenahan dengan biaya tidak terduga. Harapan kami secepatnya pimpinan koordinasi dengan sekda untuk membahasnya. Ruang paripurna tidak bisa digunakan, jebol semua," kata Wasis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
