REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak masyarakat dan berbagai pihak berinovasi dan melakukan terobosan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah, kata Wapres, menyadari penanganan pandemi Covid-19 tidak dapat dilakukan secara sektoral ataupun dengan cara biasa.
"Kita butuh inovasi dan terobosan baru yang dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak, termasuk unsur akademisi, organisasi dan tokoh masyarakat, badan usaha, media dan insan pers, serta berbagai elemen masyarakat," kata Ma'ruf dalam siaran persnya saat penganugerahan Merdeka Award secara virtual Jum'at (2/4).
Menurutnya, pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memberi dampak yang signifikan di berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Ia menjelaskan, sepanjang 2020 lalu, upaya-upaya kolaboratif untuk mengatasi pandemi Covid-19 melibatkan berbagai pemangku kepentingan tidak hanya di kota, tetapi juga menjangkau kampung dan desa di berbagai daerah.
Karena itu, semangat menggali ide, inovasi, dan kreativitas dalam menghadapi pandemi tidak boleh berhenti. Ia berharap berbagai inovasi baru berhasil diciptakan anak bangsa untuk menjawab tantangan zaman.
Meskipun, selama pandemi, kata Ma'ruf, interaksi fisik dibatasi oleh protokol kesehatan, namun adanya teknologi digital terbukti mampu beradaptasi dengan memanfaatkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial secara virtual. Hal ini tercermin dari statistik pertumbuhan sektor informatika dan komunikasi yang tetap konsisten bertumbuh dua digit, sebesar 10,83 persen pada kuartal II dan 10,61 persen pada kuartal III tahun 2020 sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun di sisi lain, Wapres melihat, muncul tantangan terkait kesiapan infrastruktur dan ekosistem digital, serta sumber daya manusia (SDM) untuk memanfaatkan peluang dari transformasi digital tersebut.“Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengupayakan agar pemenuhan infrastruktur telekomunikasi di seluruh 83.218 desa/kelurahan di Indonesia dapat terselesaikan pada akhir 2022,” katanya.
Sedangkan, dari sisi pembangunan SDM, Wapres menuturkan, pemerintah menyediakan berbagai program kecakapan SDM Indonesia, seperti Kartu Prakerja dan Digital Talent Scholarship.
Tantangan berikutnya adalah penyesuaian pola kerja dalam menghadapi pandemi. Data BPS per 1 Juni 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 73,85 persen kantor menerapkan kebijakan bekerja dari rumah secara penuh maupun parsial guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Wapres menilai, apabila pola kerja seperti ini dinilai produktif dan menguntungkan, maka ke depan bisa terus dipertahankan. Namun, terdapat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan apabila pola seperti ini dilanjutkan. “Pola bekerja dari rumah memiliki tantangan tersendiri, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja, seperti aspek monitoring, keamanan data, produktivitas kerja, dan efektivitas komunikasi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika