REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah berharap realisasi pembangunan monumen Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipercepat. Sehingga, monumen sudah rampung dibangun lebih cepat dari perkiraannya pada 2024.
"Targetnya kita harapkan 2024 selesai. Kita minta lebih cepat," ujar Mahyeldi dalam kunjungannya ke kantor redaksi Republika di Jakarta Selatan, Jumat (2/4).
Dia mengatakan, sekitar delapan kementerian/lembaga akan bertanggung jawab dalam pembangunan monumen bersejarah ini. Kementerian/lembaga tersebut antara lain Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.
Kemudian, payung hukum pembangunan monumen PDRI akan dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres). Menurut dia, draf Inpres tentang Pembangunan Monumen PDRI sudah diserahkan oleh Kemenko Polhukam ke Sekretariat Kabinet, agar bisa diusulkan kepada Presiden.
Melalui monumen PDRI ini, Mahyeldi berharap, dapat menggaungkan perilaku bela negara ke rakyat Indonesia di seluruh penjuru Tanah Air. "Bela negara belum merakyat di nasional," kata dia.
Sebab, menurutnya, monumen nasional PDRI atau monumen nasional bela negara merupakan simbol sejarah perjuangan bangsa. PDRI merupakan bagian penting dari perjalanan Indonesia, sebagai penyambung nyawa Republik Indonesia, karena tanpa PDRI tak akan ada negeri ini sekarang.
Masyarakat dapat mengingat momen perjuangan saat terjadinya kekosongan pemerintahan, setelah Belanda menyatakan pemerintahan Indonesia sudah lenyap. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditahan oleh Belanda, dua pemimpin negara tersebut memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawinegara untuk membentuk PDRI di Sumatra.
Mahyeldi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumbar ingin ada museum dan pameran di monumen nasional PDRI. Ia juga berharap selanjutnya akan ada SMA Taruna pertama di Sumbar hingga universitas bela negara melalui pembangunan monumen PDRI ini.
"Jangka panjang universitas bela negara karena monumennya bela negara. Sumbar salah satu provinsi yang belum punya SMA Taruna," tutur Mahyeldi.
Selain itu, dia juga berharap, monumen PDRI menjadi daya tarik pariwisata Sumbar. Sumbar akan mengemas sejarah menjadi destinasi wisata dengan berbagai kegiatan seperti tur PDRI, sampai ke pembuatan film, komik, maupun animasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika