REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan RI sedang berupaya menjaga ketersediaan pasokan vaksin Covid-19 untuk keperluan penyuntikan pada April 2021. Hal ini menyusul langkah embargo produk AstraZeneca yang dilakukan India.
"Indonesia cuma punya 7 juta dosis vaksin dari Sinovac di bulan April. Tadinya saya pikir bisa dapat 7,5 juta dosis dari AstraZeneca," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menjadi pembicara dalam acara Charta Politika Indonesia dengan tajuk "Evaluasi Kebijakan, Aktivitas Masyarakat dan Peta Politik Triwulan 2021 yang dipantau di Jakarta, Senin (29/3).
Sesuai rencana awal, Indonesia memperoleh 2,5 juta dosis vaksin AstraZeneca pada 22 Maret serta tambahan 7,5 juta lebih dosis vaksin pada April 2021. Namun, Budi mengatakan rencana pengiriman vaksin AstraZeneca periode Maret dan April 2021 ke Indonesia ditunda akibat embargo oleh produsen yang terjadi di India.
India yang sedang mengalami kenaikan kasus Covid-19 sehingga tidak mengizinkan vaksin tersebut keluar dari negara mereka. Selain China, India memang dikenal sebagai produsen vaksin Covid-19 terbesar di dunia dengan memproduksi jenis vaksin Novavax, AstraZeneca, dan Pfizer.
Akibat situasi itu, kata Budi, ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia akan menipis pada kurun April 2021. Budi mengatakan laju penyuntikan dosis vaksin pada Jumat (26/3) telah mencapai 10 juta orang dengan kecepatan vaksinasi mencapai rata-rata 500 ribu bahkan mendekati 600 ribu orang per hari.
"Kalau kita cuma punya 7 juta dosis vaksin, itu artinya cuma 14 hari," katanya.
Laju penyuntikan vaksin Covid-19 di Indonesia, kata Budi, telah menyusul angka kepesertaan di sejumlah negara yang tidak memproduksi vaksin, yakni Israel dan Prancis. "Saya sedang berpikir jumlah vaksin yang ada pelan-pelan kita tahan," katanya.
Namun Budi memastikan bahwa Indonesia memiliki empat sumber pasokan vaksin dari produsen berbeda di dunia. "Jadi kalau satu kena, kita masih ada tiga produsen. Saya enggak kebayang kalau negara di dunia seluruhnya mengandalkan AstraZeneca, mereka benar-benar bermasalah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika