REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akhirnya buka suara usai dirinya ditunjuk sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara. Ia mengatakan, ada kekisruhan yang berujung pada bergesernya arah demokrasi di dalam partai berlambang bintang mercy itu.
"Saya ini orang didaulat untuk memimpin Demokrat dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," ujar Moeldoko dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagramnya, Ahad (28/3).
Ia melihat, terdapat situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan tersebut disebutnya terstruktur dan menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan hanya sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," ujar Moeldoko.
Karena hal tersebutlah, ia mengamini penunjukan dirinya sebagai ketua umum Partai Demokrat hasil dari KLB Deli Serdang. Setelah ia menanyakan tiga pertanyaan, yaitu apakah KLB ini sesuai dengan AD/ART, keseriusan kader Demokrat memintanya untuk memimpin partai, dan kesediaan kader untuk bekerja keras dengan integritas merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan.
"Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh, maka baru saya membuat keputusan," ujar Moeldoko.
Menutup keterangan videonya, keputusan untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB di tegaskannya merupakan otoritas pribadinya. Ia meminta semua pihak tak mengaitkan keputusannya dengan Presiden Joko Widodo.
"Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini," ujar Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika