REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengrajin tempe, tahu, dan tauge membentuk paguyuban serta koperasi agar pemerintah daerah bisa membantu kesulitan mereka.
"Silakan bentuk paguyuban para pengrajin tahu tempe. Kemudian dibentuk koperasi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain mendapat legalitas paguyuban, jika ada permasalahan bisa kita teruskan ke kementerian terkait," kata Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono saat meninjau pengrajin tempe di Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat.
Tri mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas para pelaku UMKM agar dapat meningkatkan produktivitas di tengah pandemi Covid-19. "Kami terus berupaya meningkatkan mutu para pelaku UMKM sebagai bagian mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi yang terimbas pandemi," katanya.
Dalam kunjungannya itu, ia menerima keluhan sejumlah pengrajin tempe, tahu, dan tauge atas tingginya bahan baku kedelai dan kacang hijau. Untuk sementara ini para pengrajin tempe tetap produktif seperti biasa, selagi pemerintah daerah mencoba menyelesaikan permasalahan terkait tingginya harga bahan baku di pasar.
"Kami akan segera menindaklanjuti keluhan ini dengan meneruskannya kepada Wali Kota Bekasi yang kemudian akan diteruskan ke Menteri Pertanian," ucapnya.
Pengrajin tempe Kota Bekasi Ihsan Budiman mengatakan pengrajin tempe di wilayahnya mengeluhkan kenaikan harga bahan baku yang semula Rp 17 ribu per kilogram menjadi Rp 38 ribu sekilo atau dua kali lipat lebih.
Kenaikan bahan baku berimbas pada minimnya pasokan tempe di pasaran. Biasanya para pengrajin tempe bisa memasok hingga 2,1 ton per hari namun kini produksi mereka jauh berkurang dari biasanya.
"Di sisi lain kami berat untuk menaikkan harga tempe, tahu, dan tauge di pasar. Mewakili para pengrajin tempe, saya minta pemerintah daerah dapat membantu mengatasi persoalan tingginya harga bahan baku dari importir kepada kami," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika