Selasa 23 Mar 2021 19:02 WIB

Survei Tunjukkan Hanya 46 Persen Masyarakat Mantap Divaksin

Ketidakmauan masyarakat divaksinasi bisa gagalkan terwujudnya herd immunity.

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin untuk Aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendidik saat vaksinasi COVID-19 massal di Balai Kota Yogyakarta, Umbulharjo, DI Yogyakarta, Selasa (23/3/2021). Sebanyak 5.975 tenaga pendidik Kota Yogyakarta mengikuti vaksinasi massal COVID-19 jelang persiapan ujicoba pembelajaran tatap muka pada April mendatang
Foto:

Kondisi penanganan Covid-19 di Tanah Air pada hari ini dilaporkan dalam kondisi yang lebih baik. Buktinya, menurut Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito,jumlah kabupaten kota yang berada di zona merah kini tercatat semakin menurun. Pada minggu ini, hanya terdapat 10 kabupaten kota yang masuk dalam zona merah ini.

“Kabar baiknya adalah jumlah kabupaten kota di zona merah semakin menurun dari minggu ke minggu,” ujar Wiku saat konferensi pers, Selasa (23/3).

Saat ini, sebagian besar daerah di Indonesia masih berada di zona oranye atau zona dengan risiko sedang yakni sebanyak 313 kabupaten kota. Kemudian sebanyak 183 kabupaten kota berada di zona kuning.

Sayangnya, jumlah daerah yang berada di zona hijau kini terus menunjukan penurunan menjadi 8 kabupaten kota. Wiku pun mengapresiasi daerah-daerah yang telah berhasil keluar dari zona merah.

“Namun mohon kepada kabupaten kota yang masih berada di zona oranye untuk segera menelaah lebih lanjut penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing,” kata dia.

Ia juga meminta agar daerah mampu mensinkronisasikan penanganan ke posko di masing-masing desa atau kelurahan sehingga dapat sejalan dengan upaya penanganan hingga tingkat terkecil.

Meskipun perkembangan pandemi Covid-19 secara nasional di Indonesia mulai cukup membaik, namun ia menegaskan pentingnya mewaspadai penyebaran Covid-19 dari lingkungan terdekat.

“Oleh karena itu, peran kolaborasi oleh unsur pemerintah dan masyarakat ini sangat diperlukan termasuk memaksimalkan peran posko dalam mengendalikan kasus secara tanggap dan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Indikator tersebut menambah perbaikan pada parameter pengendalian pandemi usai pelaksaan PPKM mikro tahap III yang berlangsun 9-22 Maret 2021. Secara menyeluruh, perbaikan yang terjadi di 10 provinsi pelaksana PPKM mikro meliputi tren kasus aktif yang konsisten menurun, angka kematian yang berkurang, tingkat keterisian tempat tidur ICU atau isolasi yang turun, angka kesembuhan yang meningkat, dan kepatuhan protokol kesehatan yang juga naik.

"Sejak kasus aktif tertinggi di 5 Februari 2021, kasus aktif nasional menurun sekitar 25,42 persen dan kasus aktif per provinsi pelaksana PPKM pun juga berhasil menurun bahkan 8 di antaranya konsisten selama 8 minggu," kata Wiku.

Selain itu per 15 Maret 2021, Wiku melanjutkan, seluruh 10 provinsi yang menjalankan PPKM miko mengalami peningkatan angka kesembuhan selama dua pekan terakhir. Seluruhnya juga mengalami penurunan angka kematian bahkan selama sembilan minggu pelaksanaan PPKM mikro.

"Untuk aspek BOR isolasi dan ICU trlihat seluruh provinsi berhasil menurunkan BOR-nya di bawah 70 persen. Tidak hanya itu, aspek kepatuhan prokes perlihatkan peningkatan kedisplinan seiring optimalisasi peran posko daerah di PPKM mikro," kata Wiku.

Wiku menilai keberhasilan pelaksanaan PPKM mikro dalam menekan angka penularan Covid-19 didukung oleh peran pemerintah daerah, satgas di daerah, serta yang terpenting adalah kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Juga peran posko penanganan covid di desa atau kelurahan," kata Wiku.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menerbitkan Instruksi Menteri nomor 6 tahun 2021 yang berisi perpanjangan PPKM mikro periode 23 Marer sampai 5 April 2021. Dalam perpanjangan ini, ada lima provinsi baru yang ikut melaksanakan PPKM mikro, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, NTB, dan NTT.

"Kalsel dan NTB dengan alasan persentase kasus aktif di atas rata-rata nasional dan BOR isolasi yang berpotensi melampaui keterisian 70 persen. Kalteng, Sulut, dan NTT dengan alasan persentase kasus aktif di atas rata-rata nasional," kata Wiku.

photo
Infografis PPKM Mikro diperluas ke tiga provinsi - (Republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement