REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah (pemda) menaikkan honor para perawat yang bertugas di pondok kesehatan desa (ponkesdes). Ponkesdes merupakan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat di tingkat paling rendah.

Khofifah, usai memberikan pengarahan pada HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia, di Kota Malang, Selasa (16/3) mengatakan bahwa saat ini besaran honor yang diterima para perawat yang bertugas pada Ponkesdes di wilayah Jawa Timur masih berada di bawah upah minimum kabupaten (UMK). "Kita membutuhkan dukungan dari para bupati yang di daerahnya memiliki ponkesdes. Pada ponkesdes itu, ada perawat, dengan honor yang hari ini di bawah UMK," katanya.

Khofifah menjelaskan, meskipun keberadaan ponkesdes merupakan fasilitas layanan kesehatan yang ada pada tingkatan paling bawah, peranannyamenjadi penting untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang ada di wilayah perdesaan."Saya minta kepada bupati yang di daerahnya itu ada ponkesdes, dan ada perawat yang ditugaskan, supaya bisa memberikan tambahan honor kepada para perawat, supaya lebih proporsional," katanya.

Ponkesdes, menurut dia, merupakan salah satu alternatif terbaik untuk pelayanan kesehatan, khususnya yang ada di wilayah perdesaan. Ponkesdes, ditempatkan tidak jauh dari perkampungan, yang diharapkan bisa membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ia menjelaskan Ponkesdes dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur. Dalam aturan yang ditandatangani oleh gubernur saat dijabat oleh Soekarwo tersebut, ponkesdes dibentuk dalam upaya mewujudkan desa atau kelurahan sehat.

Selain itu, ponkesdes juga diharapkan mampu menggerakkan masyarakat desa agar bisa menciptakan lingkungan desa yang sehat. Juga mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat desa, serta memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika