Peringatan dari Amien: Ada Upaya Membuat Jokowi Tiga Periode

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri, Fauziah Mursid, Zainur Mashir Ramadhan

Pada akhir pekan lalu, mantan ketua MPR RI Amien Rais lewat akun resmi Youtube-nya, mengungkapkan kecurigaan terkait adanya rencana untuk membuat Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden selama tiga periode. Hal ini terlihat dari adanya manuver politik untuk mengamankan DPR, DPD, MPR, dan lembaga negara lainnya.

Baca Juga

Diamankannya sejumlah lembaga negara, membuat langkah pertama untuk membuat Jokowi menjabat selama tiga periode dapat diwujudkan, yakni lewat sidang istimewa MPR. Lewat sidang tersebut, dapat menyetujui amendemen satu atau dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu perubahan itu akan mencakup perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Yang nantinya, Jokowi dapat dipilih sebanyak tiga kali masa periode.

"Sekarang ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana. Rezim Jokowi ini ke arah mana," ujar Amien lewat video yang diunggahnya dan dikutip pada Ahad (14/3).

Tudingan Amien juga didasari dengan adanya keinginan tersebut yang didukung oleh kekuatan politik dan keuangan yang besar. Sehingga bukan tak mungkin, wacana tersebut akan terealisasi nantinya.

"Ada usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan backup politik serta keuangannya itu," ujar Amien.

Dalam video tersebut, Amien mengharapkan agar wacana tiga periode masa presiden tak terwujud. Pasalnya, nanti akan muncul kekuatan rezim yang sulit untuk dikritik dan mengarah pada hancurnya demokrasi di Indonesia.

Ia meminta agar DPR, DPD, dan MPR tak membiarkan hal tersebut terjadi. Pasalnya Amien juga menuding, ada keterlibatan Polri dan TNI untuk mewujudkan hal tersebut.

"Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini? Akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu? Ini dugaan saya, bisa keliru. Kalau keliru saya minta maaf," ujar Amien.

Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sebenarnya bukan isu baru. Wacana ini pun pernah menjadi polemik, bersamaan dengan rangkaian rencana MPR mengamandemen UUD 1945 dengan alasan perbaruan haluan negara pada akhir 2019.

Kali ini, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode mendapatkan momentumnya kembali pascakudeta Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi ketua umum. Salah satu yang menduga ada maksud terselubung di balik kudeta Demokrat adalah Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.

Pangi menilai, manuver politik Moeldoko patut dicurigai bukan hanya demi kepentingan pribadinya. Ia malah menyinggung, kemungkinan Moeldoko cuma alat guna mencapai tujuan utama.

"Kita juga layak bertanya dan patut curiga agenda apa yang sedang didesain pemerintah? Mungkinkah amendemen UUD 1945, terutama kaitannya dengan periode jabatan presiden yang mau ditambah menjadi tiga periode? Apa pun agendanya, kita layak curiga karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan kita semua," kata Pangi dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Senin (8/3).

View this post on Instagram

A post shared by Mohammad Amien Rais (Official) (@amienraisofficial)

Menanggapi tudingan Amien dan kencangnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan sikap Presiden Jokowi yang patuh terhadap konstitusi dengan masa jabatan dua periode.

"Presiden tegak lurus konstitusi UUD 1945, masa jabatan Presiden dua periode!," kata Fadjroel saat dihubungi, Ahad (14/3).

Jokowi pun sebenarnya pernah merespons isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Pada akhir 2019, Jokowi menyebut wacana itu dimunculkan karena ada pihak yang ingin menjerumuskannya hingga mencari muka kepadanya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi saat itu.

PDIP sebagai partai tempat Jokowi bernaung pun membantah. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, tidak ada pembahasan tiga periode masa jabatan presiden, baik dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, maupun partai koalisi.

"Belum pernah ada gagasan apalagi langkah PDIP untuk mengubah konstitusi negara kita. Apalagi hanya menambah masa jabatan presiden tiga periode," kata dia kepada Republika, Sabtu (13/3).

Basarah menegaskan, PDIP tetap memandang jika masa jabatan presiden dua periode sebagaimana diatur dalam UUD 1945, sudah cukup ideal. Sehingga, tidak perlu dirubah lagi.

"Kami juga belum pernah memikirkan masa jabatan presiden Jokowi untuk tiga periode," ungkap dia.

Adapun, politikus senior PDIP, Tjahjo Kumolo menilai, adanya upaya gerakan atau pola politik menjebak di balik wacana jabatan presiden tiga periode yang dikemukakan sejumlah tokoh politik. Menurutnya, keinginan jabatan presiden tiga periode sebenernya diinginkan pihak-pihak tertentu, alih-alih menyasar tudingan ke Presiden Joko Widodowi.

"Bisa diartikan pihak-pihak yang sebenarnya ingin (jabatan presiden tiga periode) tapi menukikkan kepada orang lain, apalagi Bapak Presiden Jokowi," kata Tjahjo saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkatnya, Senin (15/3).

Tjahjo berharap gerakan-gerakan semacam itu ditinggalkan dalam manuver politik. Ia meyakini, Presiden Jokowi taat konstitusional dan tidak akan terjebak dalam manuver politik seperti itu.

"Gerakan pola menjebak sebaiknya ditinggalkan dlm manuver politik. Bapak Jokowi saya yakin beliau tidak akan terjebak dengan manuver-manuver murahan tersebut," kata Tjahjo.

Tjahjo juga meminta tokoh-tokoh yang menggulirkan isu jabatan presiden tiga periode sebaiknya fokus untuk konsolidasi internal partainya masing-masing, alih-alih membuat tudingan kepada Pemerintah.

"Tokoh-tokoh politik sebaiknya konsolidasi internal partainya masing-masing saja, kan tahun depan sudah memasuki tahapan-tahapan pemilihan umum, janganlah jumpalitan politik sendiri yang menuduh kemana mana," kata Tjahjo.

Tjahjo juga meyakini Presiden Jokowi orang yang taat terhadap konstitusi. Untuk itu, ia meminta agar tokoh-tokoh nasional untuk menjadi stabilitas politik di tengah upaya mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Apalagi, tahap saat ini sedang dikonsolidasikan demokrasi lima tahunan antara Pilkada, Pileg, Pilpres yang demokratis.

"Sudah tidak pada tempatnya tembakan tembakan politik tanpa arah yang justru mengacaukan stabilitas politik," kata Tjahjo.