Kamis 11 Mar 2021 06:18 WIB

Pemprov Jabar Larang ASN Liburan ke Luar Kota

Pelarangan tersebut bertujuan untuk menekan risiko penyebaran Covid-19

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Petugas gabungan menghentikan pengendara yang tidak menggunakan masker saat operasi gabungan patroli pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Kamis (31/12). Pemerintah Kota Bandung bersama petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Dishub dan aparat kewilayahan memperketat kendaraan dan melakukan razia protokol kesehatan guna mengantisipasi serta meminimalisir penyebaran Covid-19 jelang liburan tahun baru 2021. Foto: Abdan Syakura/Republika
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Petugas gabungan menghentikan pengendara yang tidak menggunakan masker saat operasi gabungan patroli pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Kamis (31/12). Pemerintah Kota Bandung bersama petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Dishub dan aparat kewilayahan memperketat kendaraan dan melakukan razia protokol kesehatan guna mengantisipasi serta meminimalisir penyebaran Covid-19 jelang liburan tahun baru 2021. Foto: Abdan Syakura/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpergian ke luar daerah saat libur Hari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru 1943 pada Rabu (10/3/) sampai Minggu (14/3). 

Pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 48/KPG.03.04/BKD tentang Pembatasan Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi ASN di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru 1943 dalam Masa Pandemi Covid-19. 

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja, pelarangan tersebut bertujuan untuk menekan risiko penyebaran Covid-19. "Momen libur panjang selalu berdampak pada kenaikan terkonfirmasi positif Covid-19," ujar Setiawan, dalam siaran persnya, Kamis (11/3).

Selain melarang berpergian ke luar daerah, Setiawan mengimbau ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jabar untuk mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Apalagi, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam penanganan Covid-19. 

"Apabila ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode tersebut, maka harus terlebih dulu mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang didelegasikan di lingkungan instansinya," paparnya. 

Setiawan menjelaskan, ASN yang mendapat izin tertulis melakukan kegiatan ke luar daerah harus memperhatikan sejumlah hal. Mulai dari peta risiko penyebaran Covid-19 sampai menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. 

ASN yang kedapatan melanggar akan diberi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja."Kepala daerah harus melakukan penegakan disiplin terhadap ASN dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan," katanya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement