REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3) lalu. Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Moeldoko dari jabatan yang diemban saat ini.
"Secara vulgar nama baik Istana dan Presiden tercederai, akan sangat baik jika Presiden tanpa berjeda segera membebastugaskan Moeldoko dari KSP, kecuali Jokowi ingin dikenang publik merestui langkah Moeldoko lakukan sabotase Demokrat," kata Dedi kepada Republika.co.id, Ahad (7/3).
Menurutnya, kisruh Demokrat berbeda dengan peristiwa yang pernah ada di partai politik lain. Kondisi yang terjadi di Partai Demokrat tidak bisa dianggap konflik internal semata mengingat telah terpilihnya nonkader sebagai ketua umum.
Dia pun memprediksi bahwa hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang akan mendapatkan legitimasi pemerintah. Dari sisi akses, Moeldoko memungkinkan akan mendapat legitimasi pemerintah, terlebih Menkopolhukam Mahfud MD sudah mengatakan soal syarat kelengkapan dokumen.
"Tetapi, Menko melupakan hal fundamental, yakni legitimasi KLB abstain persetujuan ketua majelis tinggi partai. Dari sisi ini, semestinya Menko secara tegas mendeklarasi jika KLB Demokrat inkonstitusional, bukan justru membuat narasi seolah hanya soal dokumen pengajuan ke Menkumham," tuturnya.
Dia pun mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang melakukan perlawanan. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal Demokrat. "Tetapi, soal bagaimana negara menjamin keamanan parpol untuk hidup dalam independensinya," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika