REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, dirinyalah ketua umum Partai Demokrat yang sah. Bukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang ditunjuk sebagai pimpinan partai periode 2021-2026 lewat kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," tegas AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3).
Sahnya dirinya sebagai ketua umum Partai Demokrat sesuai dengan AD/ART partai yang ditetapkan dalam Kongres V pada 15 Maret 2020. Kader di seluruh DPD dan DPC juga telah berikrar setia terhadap kepemimpinannya.
"Sejatinya saya berdiri tegap di sini mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat," ujar AHY.
Moeldoko yang ditunjuk sebagai ketua umum, juga ditegaskannya bukan pemimpin Partai Demokrat yang sah. Pasalnya, pihak-pihak yang memilihnya bukanlah pemilik suara sah.
"Jadi sekali lagi saya mengatakan, apa yang disampaikannya ia pungkiri sendiri melalui kesediannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," ujar AHY.
Sikap yang ditunjukkan oleh Moeldoko, kata AHY, tak mencerminkan sosok ksatria yang tidak patur ditiru. Padahal, ia merupakan pejabat pemerintahan yang membantu kerja pemerintahan Joko Widodo.
"Kini saya mempersilahkan kepada masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai dan muliakan, untuk menilai sendiri sikap dan perilaku tersebut. Bagi kami itu bukan sikap yang ksatria," ujar AHY.
Diketahui, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar oleh pihak yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum partai periode 2021-2025. Hal tersebut diputuskan dalam KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara.
"Maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum partai Demokrat periode 2021-2025, setuju?" tanya Jhoni Allen Marbun dijawab setuju oleh peserta KLB, Jumat (5/3).