Menurut Asep, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat. Yakni, adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan majelis tinggi partai (MTP).
"Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu di mana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," paparnya.
Oleh karena itu, Asep menyebut mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar. Sebab, apa yang dilakukan di luar aturan minta yang sudah disahkan oleh negara.
"Kenapa jadi gerombolan liar? Karena, ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya," katanya.
Menurutnya, bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB.
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal, mengungkapkan, sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY.
Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.
"Beberapa nama muncul diwacanakan para kader pemilik suara, antara lain, Edhie Baskoro Yudhoyono, Ridwal Kamil Gubernur Jabar, Pak Isran Noor Gubernur Kaltim. Ada juga Hasnaeni yang sudah jadi ketum Partai Emas," kata Darmizal kepada wartawan, Senin (1/3) malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
