REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya, menuturkan sosok Gubernur Jabar M Ridwan Kamil tak mungkin mau masuk dalam pusaran polemik yang membelit tubuh Partai Demokrat. Kabar Ridwan Kamil tertarik maju sebagai Ketua Umum Partai Demokrat disebutnya tidak benar.
"Kalau menurut saya secara pribadi, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK (Ridwan Kamil) mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu. Mengapa mereka jadi semakin kerasukan saja ya," kata Asep Wahyuwijaya, Rabu (3/3).
Sebelumnya beredar informasi tentang sosok pria yang akrab disapa Kang Emil menjadi salah satu tokoh yang dijagokan sebagai kandidat Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Orang nomor di Provinsi Jabar ini digadang-gadang menjadi salah satu kandidat ketum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang bakal digelar para pendiri Partai Demokrat untuk menggantikan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Asep Wahyuwijaya yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) itu mendapatkan informasi bahwa Ridwan Kamil menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jabar beberapa waktu lalu. Sehingga ia meyakini bahwa Ridwan Kamil tidak mungkin mengambil posisi pimpinan di Partai Demokrat.
"Dan saya mendengar info bahwa Kang RK ditawari jadi pimpinan partai di Jabar saja nggak mau, apalagi di feit acompli. Jadi, Insya Allah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu," ujarnya.
Asep juga menilai, klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC hingga 80 sebagai hal yang mengada-ada. "Wah, DPC dan DPD yang mana? Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya. Jangan-jangan, malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal," katanya.
Menurut Asep, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP). "Jadi pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu di mana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," katanya.
Oleh karena itu, Asep menyebut mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar karena apa yang dilakukan di luar aturan minta yang sudah disahkan oleh negara. "Mengapa jadi gerombolan liar? Karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB," ujarnya.
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal, mengatakan hingga saat ini sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY. Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika