REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Fasilitas Wi-Fi publik untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) siswa sekolah di Kota Bogor, sejak Januari 2021 hingga saat ini masih ditiadakan untuk sementara. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor akan segera menganggarkan biaya Wi-Fi publik untuk empat bulan ke depan.
“Januari sampai Maret ini sementara off. Saat ini sedang proses pergeseran anggaran, Insya Allah segera dianggarkan,” ujar Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat kepada Republika, Senin (1/3).
Rahmat menjelaskan, anggaran untuk Wi-Fi publik sebelumnya hanya untuk periode September hingga Desember 2020. Dimana saat ini sedang dilaksanakan proses evaluasi efektivitas pelaksanaan PJJ sepanjang 2020.
Sementara, untuk tahun ini, lanjutnya, diperkirakan besaran anggaran yang diajukan untuk Wi-Fi publik tahun ini lebih kecil dibandingkan dengan 2020. “Usulan anggarannya turun, lebih besar anggaran yang sebelumnya (2020),” kata Rahmat.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Teknologi Informasi Diskominfo Kota Bogor, Taufik menuturkan, besar anggaran Wi-Fi publik pada September hingga Desember 2020 yakni sebesar Rp 2.072.000.000,00. Dimana, dana tersebut digunakan untuk memasang dan biaya bulanan Wi-Fi di 797 titik akses poin pada 797 RW se-Kota Bogor.
Sementara, untuk anggaran tahun ini, diperkirakan besar anggaran tidak berbeda jauh. Mengingat, lokasi yang memiliki Wi-Fi publik sama dengan tahun lalu, hanya bertambah dua RW atau akses poin dari 797 menjadi 799 RW pada 2021.
Namun, lanjut Taufik, anggaran tersebut masih dalam proses pengusulan ke Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD). Dengan total kebutuhan yang direncanakan untuk setiap titik di 799 RW yakni sebesar Rp 1.757.800.000,00.
“Untuk anggaran tahun 2021 masih dalam proses pengusulan ke BKAD, total kebutuhan direncanakan untuk 799 RW atau satu titik per RW se-Kota Bogor dengan pagu anggaran Rp.1.757.800.000,00,” ujarnya.
Rencananya, fasilitas Wi-Fi publik yang diusulkan untuk 2021 akan berlangsung selama empat bulan. Mulai Maret hingga Juni. Namun, Taufik mengatakan jumlah penganggaran tersebut belum pasti karena belum dikonfirmasi oleh pihak terkait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika