Jumat 26 Feb 2021 14:08 WIB

Hikmahanto: JK dan Wirajuda Bisa Bantu Damaikan Myanmar

Indonesia dinilai bisa mainkan diplomasi 'pintu belakang' untuk damaikan Myanmar.

Pengunjuk rasa anti-kudeta menggelar protes duduk setelah polisi anti huru hara memblokir pawai mereka di Mandalay, Myanmar, Rabu, 24 Februari 2021. Para pengunjuk rasa yang menentang perebutan kekuasaan militer di Myanmar kembali ke jalan-jalan kota pada hari Rabu, beberapa hari setelah pemogokan umum menutup toko-toko dan membawa banyak orang untuk berdemonstrasi.
Foto: AP Photo/STR
Pengunjuk rasa anti-kudeta menggelar protes duduk setelah polisi anti huru hara memblokir pawai mereka di Mandalay, Myanmar, Rabu, 24 Februari 2021. Para pengunjuk rasa yang menentang perebutan kekuasaan militer di Myanmar kembali ke jalan-jalan kota pada hari Rabu, beberapa hari setelah pemogokan umum menutup toko-toko dan membawa banyak orang untuk berdemonstrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) atau mantan menteri luar negeri Hassan Wirajuda bisa melakukan backdoor diplomacy untuk meredakan situasi di Myanmar. Keduanya memiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang perdamaian, pemerintahan dan proses demokratisasi.

"Sebaiknya Indonesia melakukan backdoor diplomacy dengan menunjuk tokoh untuk meredakan situasi di Myanmar. Tokoh tersebut bisa Mantan Wapres Jusuf Kalla atau Mantan Menlu Hassan Wirajuda," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Baca Juga

Keduanya, lanjut dia, merupakan tokoh di Indonesia dan besar kemungkinan besar bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai yaitu pemerintahan kudeta dan elemen masyarakat di Myanmar. "Disamping itu kedua tokoh ini memiliki kredibilitas dan pengakuan secara internasional," ujar dia.

Saat Menlu Retno Marsudi hendak melakukan upaya terkait situasi di Myanmar, kata dia, justru elemen masyarakat di Myanmar memprotesnya hingga menggeruduk KBRI di Yangoon. "Elemen masyarakat mengkhawatirkan kehadiran Menlu sebagai pengakuan terhadap pemerintahan kudeta," ujar Hikmahanto.

Padahal apa yang dilakukan oleh Indonesia merupakan upaya dari negara sahabat Myanmar.Ia mengatakan upaya ini tentu harus tetap dilakukan namun dengan mengubah strategi yaitu melakukan backdoor diplomacy.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement