REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Pemerintah Kota Banjarmasin dan Satgas penanganan Covid-19 kota setempat memprioritaskan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). Itu menyusul PPKM skala mikro dilanjutkan sejak 24 Februari hingga 8 Maret.
"Pelaksanaan PPKM skala Mikro kali ini akan diprioritas pada penanganan tingkat RT dan RW yang berpotensi menimbulkan kasus baru penularan Covid-19," ujar Pejabat Wali Kota Banjarmasin H Mukhyar di Banjarmasin, Kalsel, Kamis (25/2).
Menurut dia tidak hanya menghidupkan posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan, tapi sampai tingkat RT. Untuk itu, lanjut dia, para Camat dalam kegiatan PPKM ini dijadikan koordinator yang bertanggungjawab di wilayahnya masing-masing dengan dibantu TNI/Polri.
"Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mengumpulkan orang banyak diperketat, karena ini bagian dari pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Banjarmasin. Kemudian dalam pelaksanaan PPKM mikro ini akan tetap dilaksanakan tindakan-tindakan tegas serta penegakan hukum bagi pelanggaran Prokes," jelasnya.
Menurut Mukhyar, pelaksanaan kembali PPKM skala mikro ini sebagai bentuk tindaklanjut dari instruksi dan kebijakan Mendagri nomor 4 tahun 2021.
Baca juga : KPP Pratama Kudus Blokir 19 Rekening Tabungan Wajib Pajak
Memang, jelasnya, peraturan tersebut diperuntukan bagi tujuh provinsi saja. Namun mengingat manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut sangat efektif untuk menurunkan angkat penyebaran virus tersebut, maka Pemkot Banjarmasin bersama Forkopimda sepakat untuk ikut memberlakukannya.
"PPKM memberikan manfaat yang baik dalam meminimalisir penyebaran Covid-19, jadi kita di Satgas Covid-19 menyepakatinya untuk ikut," ujarnya.
Hingga hari ini, Kamis 25 Februari 2021, sesuai data Satgas Covid-19 Provinsi Kalsel, kasus Covid-19 di Kota Banjarmasin totalnya sebanyak 5.319 orang, di mana yang sudah sembuh sebanyak 4.863 orang dan meninggal dunia 187 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika