Kadin di sejumlah daerah pun bersiap melakukan pendataan perusahaan yang akan berpartisipasi dalam vaksinasi mandiri. Salah satunya adalah Kadin Provinsi Lampung.
"Saat ini kita dalam proses pendaftaran bagi perusahaan yang ingin ikut serta dalam program vaksinasi mandiri, namun Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung hanya bersifat mengkoordinasikan saja," ujar Wakil Ketua Kadin Provinsi Lampung, Yuria Putra Tubarat.
Ia mengatakan telah ada ratusan perusahaan di Provinsi Lampung yang mendaftarkan diri untuk bekerja sama dengan pemerintah melaksanakan vaksinasi mandiri. "Sudah cukup banyak yang mendaftarkan, dan telah kita berikan link pendaftaran agar dapat mendaftarkan langsung ke pusat, sebab semua satu pintu," katanya.
Menurutnya, pelaksanaan pendaftaran vaksinasi mandiri bagi karyawan perusahaan dilakukan secara terpusat. Sehingga tidak akan dilaksanakan di daerah.
"Karena cukup banyak perusahaan yang memiliki kantor pusat di Jakarta, sehingga tidak ada pendataan ataupun pendaftaran di daerah, dan vaksinasi akan dilakukan secara massal di perusahaan masing-masing untuk menjaga kesehatan para karyawan," ucapnya.
Ia menjelaskan antusiasme perusahaan dalam berpartisipasi melaksanakan vaksinasi mandiri terlihat dari aktifnya perusahaan bertanya serta berkoordinasi dalam pelaksanaan pendaftaran. "Antusiasme perusahaan sangat tinggi, sebab vaksin menjadi salah satu upaya untuk kembali memulihkan ekonomi, dan kita harapkan ini dapat membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi Covid-19," ujarnya lagi.
Program vaksinasi mandiri ini akan dilakukan setelah vaksinasi terhadap sektor prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik terlaksana. Diperkirakan pelaksanaan program vaksinasi gotong royong bisa mulai dilaksanakan dalam rentang kuartal I tahun 2021 hingga memasuki awal kuartal II tahun 2021.
Peneliti lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, menilai vaksin mandiri oleh perusahaan dapat mempercepat program vaksinasi pemerintah. Hal itu juga dapat mendorong produksi yang selama ini terhambat oleh pandemi.
"Vaksin mandiri itu mempercepat vaksinasi sehingga dapat mendorong produksi terutama di industri padat karya," ujar Rusli. Melalui vaksin mandiri, lanjut dia, masyarakat akan lebih percaya diri untuk kembali beraktivitas normal sehingga dapat menggerakkan aktivitas perekonomian nasional.
Ia berharap program vaksinasi mandiri oleh perusahaan mengutamakan perusahaan-perusahaan padat karya seperti tekstil, elektronik, otomotif, manufaktur, dan logistik. "Sebab sektor-sektor itu cukup besar kontribusinya terhadap ekonomi nasional," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, vaksin mandiri juga mengutamakan perusahaan-perusahaan yang berada di zona merah. "Perlu dipertimbangkan aspek regionalnya, terutama epinsentrum pandemi seperti Jabodetabek," ucapnya.
Di samping itu, kata Rusli, vaksin mandiri oleh perusahaan juga dapat mempercepat tercapainya target kekebalan kelompok (herd immunity) setidaknya mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia.
Kendati demikian, Rusli mengatakan bahwa program vaksinasi mandiri oleh perusahaan tidak boleh dibebankan kepada karyawan, melainkan ditanggung oleh masing-masing perusahaannya. Maka itu, ia menyarankan agar pemerintah memberikan insentif fiskal bagi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan vaksin mandiri.
"Insentif itu sebagai kompensasi pemerintah kepada perusahaan yang melaksanakan vaksin mandiri, karena pada dasarnya vaksin harus dapat diakses secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat," ucapnya.
Rusli menilai vaksin gotong royong akan menguntungkan perusahaan untuk dapat kembali beroperasi normal. "Saya kira perusahaan akan lebih menguntungkan kalau beroperasi secara maksimal. Dari sisi ekonomi para pekerja bisa bekerja secara konsisten kembali, tadinya 20 hari misalnya jadi 30 hari. Upah penuh dalam sebulan, ini sisi positif vaksin," ujar Rusli.
Ia kembali mengingatkan jangan sampai biaya program vaksin gotong royong justru dibebani kepada karyawan melalui pemotongan upah atau tidak adanya kenaikan gaji pada tahun depan. "Jangan sampai ini dibebani perusahaan, lalu dibebani ke pekerja lewat pemotongan upah," ucap Rusli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
