Dia mengatakan, jelas bahwa yang dijawab oleh SKB tiga menteri ini adalah siapa saja boleh memakai pakaian seragam sesuai kekhasan agamanya di manapun. Jadi SKB ini sangat positif.

Namun, kata dia, yang dipertanyakan kenapa sekolah dan pemerintah daerah (pemda) tidak dibolehkan untuk mewajibkan, memerintahkan, dan mensyaratkan anak-anak yang seagama memakai pakaian sesuai syariat agamanya. 

"Kalau anak yang tidak seagama sudah jelas itu, sudah selesai bahwa mereka bebas (berpakaian) sesuai dengan ekspresi agama mereka, kita juga umat Islam terlindungi tapi non Muslim pun terlindungi," ujar Fasli.

Dia menegaskan, tapi pada saat bicara tentang anak yang seagama, SKB ini tidak membolehkan mewajibkan, memerintahkan, dan mensyaratkan untuk memakai jilbab. Bahkan, mengimbau anak yang seagama saja tidak boleh dilakukan oleh pemda maupun sekolah.

"Di sini saya kira ada kebablasan sedikit, karena yang mengimbau apalagi ini (mengimbau) berbuat baik untuk menjalankan syariah, menghimbau itu harusnya bagian dari pendidikan dan harus dilindungi, tapi kenapa ini dilarang oleh SKB," ujarnya. Untuk itu, Fasli mengimbau agar SKB tiga menteri ini jangan diterapkan bagi yang seagama.

Muzakarah Majelis Silatulfikri yang mengangkat topik SKB Tiga Menteri Untuk Apa? ini dihadiri beberapa narasumber dan sejumlah tokoh agama serta akademisi. Di antaranya Prof Din Syamsuddin sebagai moderator acara ini, Guru Besar Sosiologi UNAND Prof Nursyirwan Effendi, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus, Ketua Umum PP Wanita Islam Marfuah Mustofa, dan Presidium Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOWI) Sabriati Aziz.

Ikuti Whatsapp Channel Republika