Sejumlah pengemudi ojol pun merespons rencana vaksinasi Covid-19 secara beragam. Samsudin, seorang pengemudi ojol, mengaku enggan divaksin. Ia berasalan bahwa dirinya sehat-sehat saja selama ini.
"Kalau buat saya sih anggap saja sehat lah. Enggak usah lah divaksin. Itu menurut saya, ya," kata pria 32 tahun itu kepada Republika saat sedang mangkal di dekat Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (16/2).
Pengemudi ojol lainnya, Ali (32), juga menolak divaksin. Dia mengaku sehat-sehat saja selama ini kendati kerap berinteraksi dengan banyak penumpang. Ia juga mengaku takut divaksin.
"Saya takut karena banyak kejadian, abis kena vaksin itu orang sakit. Saya dapat info-info itu dari berita dan Google segala macam," kata pria yang sudah lima tahun jadi pengemudi ojol itu.
Sedangkan pengemudi ojol lainnya bernama Heri (35 tahun), mengaku belum menentukan sikap terkait vaksinasi. Sebab, dirinya baru mengetahui informasi soal vaksinasi terhadap pengemudi ojol.
"Kita liat informasi yang berkembang nanti, baru tentukan mau divaksin atau tidak," kata Heri.
Heri menunda bersikap karena kerap mendapat informasi yang menyebutkan bahwa banyak orang jatuh sakit setelah divaksin. Di sisi lain, dirinya mengaku punya keinginan divaksin agar bisa bekerja tanpa terlalu khawatir dengan penularan Covid-19.
"Saya juga pengen sebenarnya ngojek tanpa takut corona lagi. Tapi efek samping vaksin ini saya belum tahu," ujarnya.
Berbeda dengan tiga sebelumnya, pengemudi ojol bernama Hendra (47) dan Asep (32) mengaku bersedia divaksin. Sebab, mereka sudah melihat sejumlah tokoh publik, termasuk Presiden Joko Widodo disuntik vaksin.
"Selama ini kan udah banyak yang divaksin. Jadi amanlah. Untuk ikut atau tidak ikutnya kami divaksin, nanti lihat kesepakatan dengan teman-teman ojol lain," ujar Hendra.
Hendra menambahkan, dirinya sejuah ini belum didata sebagai penerima vaksin. Baik dari pihak komunitas ojol maupun dari perusahaan penyedia aplikasi. "Sejauh ini baru ada pemberitahuan dari Grab supaya jangan takut divaksin," kata dia.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengkritisi pemberlakuan pemberian denda dan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19. Netty mengingatkan pemerintah agar memperbaiki pola komunikasi publiknya sehingga masyarakat memahami tujuan program, memiliki kesadaran, dan akhirnya bersedia mengikuti vaksinasi secara sukarela.
"Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman, betapa kelemahan komunikasi publik hanya menimbulkan kebingungan, kepanikan, bahkan civil disobedience, pembangkangan sosial," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Selasa (16/2).
Menurut Netty, pemberian denda dan sanksi hanya akan membuat masyarakat makin tertekan dan terbebani di tengah dampak sosial ekonomi pandemi yang menambah jumlah penduduk miskin Indonesia. Ia memaparkan data Badan Pusat Statistik pada September 2020, yang menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19 persen.
"Bagaimana masyarakat tidak abai soal denda vaksin, jika untuk urusan kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang saja mereka masih kesulitan. Bukankah pemerintah seharusnya memastikan rakyat terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan memberikan dukungan? Jangan sampai aturan denda dan sanksi malah membuat negara makin memiskinkan rakyatnya," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
