REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Provinsi Papua. Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, keberadaan KKB terbukti nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua. Pemerintah bertanggungjawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB," ujar Dani, panggilan akrab Jaleswari melalui siaran pers, Kamis (11/2) petang.
Dani merunut kembali, sejak awal tahun ini sudah beberapa kali terjadi tindak pidana yang membuat situasi keamanan tidak kondusif di Intan Jaya. KKB diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban, bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten.
Terbaru, KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua (8/2), yang kemudian menjadikan warga mengungsi dari tempat tinggalnya.
Aparat keamanan, imbuh Dani, diminta untuk mengambil tindakan terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat di Intan Jaya.
"Pemerintah Provinsi Papua saat ini meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya. Termasuk meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire," kata Dani.
Pemerintah pusat, ujarnya, memberi kepercayaan penuh kepada Pemprov Papua untuk menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya. Pemerintah provinsi juga diharapkan aktif melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat.
Selain itu, Dani menambahkan, pemerintah pusat akan memberi dukungan kepada provinsi dan kabupaten termasuk menyediakan bantuan sosial dan kesehatan. "Provinsi Papua adalah wilayah yang luas, dengan permasalahan yang berbeda-beda. Masalah di Intan Jaya sangat spesifik dan tidak mewakili Papua pada umumnya," ujar Dani.
Sejak awal, Dani menyampaikan, pemerintah berupaya menyelesaikan permasalahan di Papua dengan terus meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan. Melalui Inpres No. 9 Tahun 2020 dan Kepres No. 20 Tahun 2020, pemerintah memberi perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
"Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung," kata Dani.
Diberitakan sebelumnya, sedikitnya 359 orang yang sebagian besar penduduk Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, memilih mengungsi ke gereja setelah terjadi penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan, ratusan warga itu memilih mengungsi karena ketakutan.
Mereka memilih gereja sebagai tempat yang aman setelah ada aksi penembakan. "Memang benar ada warga yang mengungsi dan anggota Polres Intan Jaya sudah mendatangi gereja yang menjadi tempat pengungsian, Selasa (9/2)," kata Kamal di Kota Jayapura, Kamis (10/2).
Bahkan, salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya mengakui dirinya bersama warga mengamankan diri karena merasa takut dengan teror yang dilakukan KKB . Menurut Kamal, warga ingin hidup aman seperti saudara lainnya di daerah Papua.
"Kami mendukung kehadiran TNI-Polri karena sejak KKB berada di sekitar kampung, warga senantiasa merasa ketakutan," kata Kamal mengutip pernyataan salah satu warga yang mengungsi, Tomas.
Pada Senin (8/2) petang WIT anggota KKB yang berpura-pura hendak menjual minyak tanah menembak Ramli, pemilik kios saat istri korban akan mengambilkan jeriken yang digunakan mengisi minyak tanah. Akibatnya, korban mengalami luka tembak. Pada Selasa (9/2) kedua korban dievakuasi ke Timika untuk mendapat perawatan intensif di RSUD Timika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
