REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Sukamta menyambut baik terkait langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan mengerahkan 29.736 prajurit TNI untuk menjadi tracer atau pelacak penyebaran Covid-19. Dalam pelaksanaannya, Sukamta mengingatkan, Panglima TNI agar pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan demokratis
"Pendekatan ke masyarakat harus tetap dengan santun, persuasif dan edukatif. Jangan sampai nanti pada level tertentu, pendekatan yang ditempuh represif yang justru bisa menimbulkan masalah baru, alih-alih menyelesaikan masalah di tengah pandemi.” kata Sukamta kepada Republika, Rabu (10/2).
Politikus PKS itu juga mengimbau, agar para prajurit TNI yang menjadi tracer melakukan dengan hati-hati dan bekal perlengkapan yang cukup supaya para prajurit tidak tertular. "Karena nyawa satu jiwa sangat berharga," tuturnya.
Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga menekankan, bahwa pemerintah harus punya konsep tracing tersebut. Misalnya, pemerintah harus mampu memprediksi angka berapa orang yang akan terkena target tracing ini.
Dia menjelaskan, jika tracing dihitung hingga 72 jam ke belakang sejak seorang pasien dinyatakan positif, maka sudah bisa diperkirakan berapa banyak orang yang kontak erat yang terkena tracing.
"Dari angka ini prosedur apa yang harus dilakukan jika ternyata dari hasil tracing, warga yang terdeteksi positif menjadi meroket. Misalnya, apakah sudah disiapkan tempat untuk isolasi pasien secara cukup?" ungkapnya.
“Itu semua tadi harus dipikirkan dan disiapkan. Ini lagi pandemic, jadi semuanya harus dilakukan secara hati-hati dan terukur, karena anggaran juga terbatas. Jangan sampai program ini tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya,” imbuhnya.