REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyampaikan, pada pekan keempat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menunjukan penurunan kasus aktif di tingkat nasional. Satgas mencatat, persentase kasus aktif pada akhir minggu ketiga PPKM yakni sebesar 16,24 persen; sedangkan pada minggu keempat menurun menjadi 15,23 persen.
Penurunan jumlah kasus aktif ini juga sejalan dengan penurunan jumlah kasus positif dan juga kematian pada minggu ini.
“Perkembangan kasus positif, kasus sembuh, dan kasus meninggal yang mengalami perbaikan ini sejalan dengan perkembangan kasus aktif dan keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU rumah sakit rujukan,” kata Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/2).
Begitu juga dengan perkembangan keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU di rumah sakit rujukan Covid-19. Sejak awal pelaksanaan PPKM minggu pertama, angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi terus menunjukan penurunan. Total penurunan jika dibandingkan dengan awal 2021 pun tercatat telah mencapai 10,21 persen.
Sedangkan perkembangan keterisian tempat tidur di ruang ICU yang sempat mengalami kenaikan pada tiga minggu pelaksanaan PPKM, kini angkanya mulai menurun di minggu keempat. Total penurunan keterisian tempat tidur di ruang ICU jika dibandingkan dengan awal 2021 pun tercatat mencapai 10 persen.
Baca juga : PPKM, Pemkot Bandung Fokus Pencegahan di Tingkat Kelurahan
“Perkembangan positif ini perlu kita pertahankan dan tentu saja tidak boleh kita berpuas diri terhadap pencapaian ini,” ucapnya.
Wiku mengatakan, pelaksanaan PPKM di tingkat kabupaten kota selama empat minggu ini memberikan dampak yang positif dengan hasil ke arah yang lebih baik. Kebijakan yang diambil untuk memperpanjang PPKM dengan berbasis mikro hingga tingkat RT RW pun diharapkan dapat semakin berdampak positif terhadap perkembangan Covid-19 baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali.
PPKM berbasis mikro ini diterapkan untuk menghindari pelaksanaan kebijakan yang tidak spesifik pada sasaran. Pelaksanaan PPKM berbasis mikro inipun diharapkan dapat lebih tepat sasaran hingga tingkat terkecilnya yakni RT RW.
“Dampak ekonomi dan sosial yang tidak diharapkan dapat dihindari melalui PPKM berbasis mikro ini,” tambah Wiku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
