Selasa 09 Feb 2021 19:04 WIB

Jumlah Kasus Harian Covid-19 Alami Tren Melandai

Tren penambahan kasus harian Covid-19 mulai melandai dalam satu pekan terakhir.

Spanduk pemberitahuan antisipasi penyebaran Covid-19 yang terpasang saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro hari pertama di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (9/2). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Spanduk pemberitahuan antisipasi penyebaran Covid-19 yang terpasang saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro hari pertama di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (9/2). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Dessy Suciati Saputri, Haura Hafizhah

Tren penambahan kasus Covid-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan. Dari grafik yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19 terlihat bahwa tren penambahan kasus harian mulai melandai, cenderung turun, dalam satu pekan terakhir.

Baca Juga

Berdasarkan sumber data yang sama, dilaporkan ada kasus konfirmasi positif baru sebanyak 8.700 orang dalam 24 jam terakhir. Dalam dua hari belakangan, penambahan kasus kembali bertengger di angka 8.000-an, seperti awal Januari 2021.

Sebagai informasi, dalam kurun waktu satu bulan terakhir, terhitung 27 kali penambahan kasus tembus 10 ribu orang setiap harinya. Itu pun sisanya didominasi angka 9.000-an. Baru dua hari ini, angka kasus kembali menyentuh angka 8.000-an.

Dengan cakupan pemeriksaan yang juga meningkat hari ini, yakni 38.528 orang diperiksa, maka angka positivity rate Covid-19 harian didapat sebesar 22,5 persen. Angka ini sekaligus yang terendah dalam satu bulan terakhir.

Tingkat positif atau positivity rate harian yang lebih rendah sebelumnya tercatat pada Kamis (7/1) dengan 20,8 persen. Dalam satu bulan terakhir, terhitung sejak 9 Januari 2021, hanya lima kali angka positivity rate Covid-19 harian di bawah 25 persen. Sisanya, dominan di kisaran 27-33 persen setiap harinya.

Dari penambahan kasus hari ini, DKI Jakarta kembali menyumbang angka tertinggi yakni 3.437 kasus baru. Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 948 kasus baru. Menyusul kemudian ada Jawa Barat dengan 775 kasus, Kalimantan Timur dengan 550 kasus, dan Bali dengan 453 kasus.

Selain itu, jumlah pasien Covid-19 yang sembuh juga bertambah 10.424 orang dalam satu hari terakhir. Total keseluruhan pasien sembuh sampai saat ini mencapai 973.452 orang.

Sementara angka kematian Covid-19 juga dilaporkan bertambah. Satgas melaporkan ada 213 orang yang meninggal akibat Covid-19 dalam satu hari terakhir. Sehingga jumlah kumulatif pasien yang meninggal dunia dengan status positif Covid-19 mencapai 31.976 orang.

Pekan keempat PPKM

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, pada pekan keempat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menunjukkan penurunan kasus aktif di tingkat nasional. Satgas mencatat, persentase kasus aktif pada akhir minggu ketiga PPKM yakni sebesar 16,24 persen; sedangkan pada minggu keempat menurun menjadi 15,23 persen.

Penurunan jumlah kasus aktif ini juga sejalan dengan penurunan jumlah kasus positif dan juga kematian pada minggu ini.

“Perkembangan kasus positif, kasus sembuh, dan kasus meninggal yang mengalami perbaikan ini sejalan dengan perkembangan kasus aktif dan keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU rumah sakit rujukan,” kata Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/2).

Menurut Wiku, pada minggu ini terjadi penurunan kasus positif di tingkat nasional sebesar 10,8 persen dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan adanya penurunan penularan kasus di masyarakat.

“Angka ini merupakan capaian positif,” kata Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/2).

Wiku mengatakan, data tersebut menunjukkan perkembangan yang baik. Sebab, di Pulau Jawa hanya Provinsi DKI Jakarta saja yang masuk dalam lima besar penambahan kasus positif mingguan tertinggi. Sedangkan selama empat minggu sebelumnya, Satgas selalu mencatatkan penambahan kasus positif yang didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

Wiku juga menyampaikan, jumlah kasus kematian pada minggu ini mengalami penurunan hingga 32 persen dibandingkan minggu sebelumnya. Hal ini menunjukan upaya perawatan atau treatment kepada pasien Covid-19 telah sesuai standar sehingga mampu menekan angka kematian.

“Saya minta agar capaian ini terus dipertahankan sehingga mereka yang dirawat dapat sembuh dari Covid-19,” kata Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/2).

Begitu juga dengan perkembangan keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU di rumah sakit rujukan Covid-19. Sejak awal pelaksanaan PPKM minggu pertama, angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi terus menunjukan penurunan. Total penurunan jika dibandingkan dengan awal 2021 pun tercatat telah mencapai 10,21 persen.

Sedangkan perkembangan keterisian tempat tidur di ruang ICU yang sempat mengalami kenaikan pada tiga minggu pelaksanaan PPKM, kini angkanya mulai menurun di minggu keempat. Total penurunan keterisian tempat tidur di ruang ICU jika dibandingkan dengan awal 2021 pun tercatat mencapai 10 persen.

“Perkembangan positif ini perlu kita pertahankan dan tentu saja tidak boleh kita berpuas diri terhadap pencapaian ini,” ucapnya.

Selain kabar positif, ada juga kabar negatifnya. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat terjadinya penurunan kasus kesembuhan pada minggu ini yang sebesar 4,2 persen dibandingkan minggu sebelumnya. Untuk meningkatkan angka kesembuhan, Wiku pun meminta daerah agar memastikan treatment atau perawatan terhadap pasien Covid-19 sesuai standar sehingga dapat segera sembuh.

“Saya juga meminta kepada provinsi-provinsi lainnya untuk terus memastikan treatment yang sesuai standar kepada pasien Covid-19, sehingga mereka dapat lekas sembuh sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan angka kesembuhan secara nasional,” kata Wiku.

Wiku mengatakan, pelaksanaan PPKM di tingkat kabupaten kota selama empat minggu ini memberikan dampak yang positif dengan hasil ke arah yang lebih baik. Kebijakan yang diambil untuk memperpanjang PPKM dengan berbasis mikro hingga tingkat RT RW pun diharapkan dapat semakin berdampak positif terhadap perkembangan Covid-19 baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali.

PPKM berbasis mikro ini diterapkan untuk menghindari pelaksanaan kebijakan yang tidak spesifik pada sasaran. Pelaksanaan PPKM berbasis mikro inipun diharapkan dapat lebih tepat sasaran hingga tingkat terkecilnya yakni RT RW.

“Dampak ekonomi dan sosial yang tidak diharapkan dapat dihindari melalui PPKM berbasis mikro ini,” tambah Wiku.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, PPKM berskala mikro efektif jika ada orang yang dipercaya untuk mengawasi sistem PPKM tersebut di setiap lingkungan RT/RW.

"Jangan ada poskonya doang. Tapi orang yang mengawasi tidak ada. PPKM Mikro ini akan percuma saja kalau tidak ada yang menangani di lingkungan tersebut. Jangan serahkan hanya ke ketua RT/RW. Harus ada sistem bergilir yang menjaga biar efektif," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (9/2).

Kemudian, ia melanjutkan, pemerintah harus merombak PPKM Mikro ini. Sebab, dari awal peraturan ini hanya memberikan tanggung jawab ke ketua RT/RW. Padahal, harusnya ke seluruh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut.

"Ya tidak mungkin dong setiap hari ketua RT/RW ngawasin di posko. Ini harus ada sistem bergilir. Nah, pemerintah juga harus siapkan anggaran untuk orang yang menangani posko di setiap RT/RW. Di daerah banyak pengangguran kenapa pemerintah tidak rekrut saja sebagai orang yang mengawasi PPKM," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa asal memberlakukan PPKM Mikro tanpa sistem yang tidak terencana. Sebab, hal ini akan menjadi percuma. Hanya disediakan posko Covid-19 tetapi tidak ada orang yang mengawasi dan menjaga lingkungan tersebut.

"Buat apa ada poskonya tapi ga ada orang yang jaga? Makanya sebelum menetapkan peraturan harus jelas. Poskonya dimana saja, dijaga siapa, ada anggaran atau tidak untuk orang yang menjaga. Jangan asal PPKM diserahkan ke RT/RW. Saya yakin tidak efektif," kata dia.

photo
PPKM di DKI Jakarta dan Jawa Barat dinilai belum berhasil - (Republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement