Sabtu 06 Feb 2021 23:19 WIB

Menjaga Investasi Daerah di Kawasan Penyangga Ibu Kota

Pembatasan aktivitas masyarakat turut mempengaruhi aktivitas bisnis.

Menjaga Investasi Daerah di Kawasan Penyangga Ibu Kota (ilustrasi).
Foto: Antara/Risky Andrianto
Menjaga Investasi Daerah di Kawasan Penyangga Ibu Kota (ilustrasi).

IHRAM.CO.ID,CIKARANG -- Corona virus disease 2019 (COVID-19) yang telah menjadi pandemi tidak hanya berpengaruh terhadap sektor kesehatan melainkan turut menghantam seluruh lini kehidupan termasuk sektor perekonomian di Indonesia.

Pembatasan aktivitas masyarakat turut mempengaruhi aktivitas bisnis yang berimbas pada sektor perekonomian. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang perekonomian utama juga ikut melambat secara signifikan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), begitu pula dengan sektor industri.

Di dunia industri, strategi efisiensi diterapkan mulai dari pengurangan produksi, jam kerja karyawan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara penyerapan tenaga kerja tidak sebesar mereka yang terkena PHK.

Selisih tenaga kerja yang tidak terserap ini kemudian masuk ke dalam kelompok pengangguran. Kebijakan tersebut diberlakukan guna menjaga agar sektor industri dapat terus bertahan di tengah dampak pandemi yang faktanya masih terjadi di seluruh penjuru negeri.

Keterpurukan itu tentu membuat para investor berpikir ribuan kali untuk mau kembali menanamkan modal di tengah himpitan ekonomi saat ini. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi agar pertumbuhan ekonomi tidak terhenti?

Dalam satu kesempatan di Cikarang, Kabupaten Bekasi pada akhir Januari 2021, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) RI Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan pandemi COVID-19 menjadi saksi perjalanan atas momen bersejarah terciptanya hilirisasi inovasi produk kesehatan ventilator pertama karya anak bangsa.

Pernyataan Menristek tersebut membuktikan bahwa pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya memberi ancaman bagi keberlangsungan dunia industri melainkan juga peluang untuk menjaga iklim investasi sekaligus upaya pemulihan ekonomi nasional jika dunia usaha mampu menangkap peluang melalui inovasi produk terlebih jika produk yang dipasarkan memiliki pangsa pasar yang luas serta berpotensi menyerap tenaga kerja baru.

Produsen alat kesehatan ventilator yang berlokasi di Kabupaten Bekasi itu nyatanya berhasil membalik kondisi krisis di tengah pandemi menjadi peluang bisnis baru sekaligus membantu upaya pemerintah dalam menangani pasien COVID-19.

Bekerja sama dengan peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai pencipta ventilator serta unit usaha Nahdlatul Ulama yang membantu pemasarannya, mereka mampu menciptakan sekaligus memproduksi secara massal alat kesehatan yang belum pernah diproduksi oleh satu pun perusahaan di Indonesia.

Mendukung pernyataan Menristek RI, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengajak semua pihak untuk mampu membalikkan masa krisis akibat pandemi COVID-19 ini menjadi momentum sinergi antarsemua elemen bangsa dalam rangka melahirkan berbagai inovasi untuk memulihkan ekonomi nasional serta menjaga iklim investasi di mata dunia.

Untuk bisa menang bersaing di pasar global, kita tidak lagi bisa mengandalkan keunggulan sumber daya alam saja. Semakin ketatnya persaingan ke depan mengharuskan kita untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi.

"Dalam hal inilah, triple helix (sinergi pemerintah, pelaku usaha, dunia kampus) menjadi salah satu kunci membangun kemandirian bangsa, mengembangkan industri subtitusi impor, meningkatkan keunggulan daya saing ekspor, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya," kata Gobel di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Sebagai daerah pemilik kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi yang juga daerah penyangga ibu kota itu kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mampu menjaga iklim investasi agar terus tumbuh dalam jangka panjang.

Jika merujuk pada data perkembangan realisasi investasi selama periode Januari-Desember 2020, Kabupaten Bekasi masih mencatatkan diri sebagai peringkat tertinggi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) se-Jawa Barat.

Selama periode itu, Kabupaten Bekasi mampu merealisasikan investasi senilai Rp37,32 triliun dengan rasio 30,99 persen se-Jawa Barat jauh mengungguli Kabupaten Karawang di peringkat kedua dengan rasio 13,90 persen dan Kota Bandung di urutan ketiga dengan rasio 8,82 persen.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, daerah dengan ibu kota Cikarang itu juga mampu menyerap 24.808 orang tenaga kerja dengan rasio 21,87 persen, selisih 10 persen dari Kabupaten Garut di urutan kedua dengan rasio 11,87 persen dan Kabupaten Karawang di posisi berikutnya dengan rasio 11,04 persen.

Kemudian dari segi jumlah usaha ataupun proyek baik PMA maupun PMDN, Kabupaten Bekasi hingga tahun lalu memiliki 6.569 titik investasi atau 32,81 persen dari seluruh usaha di Jawa Barat. Disusul Kabupaten Bogor dengan rasio 10,76 persen dan Kabupaten Karawang dengan rasio 10,71 persen.

Dari total 6.569 usaha di Kabupaten Bekasi, 1.855 di antaranya merupakan perusahaan katagori PMDN dengan angka penyerapan tenaga kerja sepanjang tahun 2020 sebanyak 6.018 dan total investasi sebesar Rp11,41 triliun. Sementara 4.714 perusahaan merupakan PMA yang mampu menyerap 18.790 tenaga kerja di tahun yang sama, dengan nilai investasi mencapai Rp25,91 triliun sepanjang tahun itu.

Ini artinya, Kabupaten Bekasi masih menjadi wilayah yang paling diminati oleh para investor dalam merealisasikan usahanya dibanding 26 kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat. Lalu seperti apa peran pemerintah daerah menjaga iklim investasi agar terus tumbuh di tengah pandemi COVID-19?

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah dengan mempermudah proses perizinan. Mengacu kebijakan pemerintah pusat terkait perbaikan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission, pemerintah daerah mengoptimalkan aplikasi tersebut sebagai cara memangkas masalah sekaligus mempercepat perizinan investasi.

Iklim investasi

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyadari pertumbuhan ekonomi di wilayahnya didukung sejumlah investasi baik dalam negeri maupun asing. Pendampingan oleh unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Kopsurgah) KPK menjadi salah satu faktor keberhasilan pemerintah daerah melakukan percepatan reformasi birokrasi di bidang perizinan.

Program relaksasi pajak serta bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Bekasi juga turut membantu menjaga iklim investasi di daerah itu. Sebab, konsumsi rumah tangga sebagai penopang ekonomi utama bisa terus berjalan sehingga sektor industri juga dapat terus berproduksi.

Pemerintah daerah setempat juga telah membentuk tim gabungan terdiri atas Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, serta Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yang bertugas mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan pembentukan tim gabungan ini bertujuan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah agar tetap stabil bahkan meningkat meski di tengah pandemi.

Dari hasil pendapatan asli itu, pemerintah daerah melakukan intervensi terhadap kegiatan proyek pembangunan fisik dan infrastruktur agar berjalan maksimal dengan tujuan mengundang investor baru masuk ke Kabupaten Bekasi.

"Untuk jangka panjang akan dibuat kajian mendalam karena investasi akan muncul ketika ada pembangunan masif. Jadi harus intervensi terhadap proyek-proyek pembangunan fisik seperti pembangunan dan pelebaran jalan, serta sarana prasarana pendukung lainnya agar investor tertarik dan nyaman melihat potensi di kita," kata Eka SupriaAtmaja.

Tak cukup berhenti di situ, pemerintah daerah juga tengah menggalakkan program pemagangan nasional bagi para calon tenaga kerja asal daerah itu. Tujuan program ini yakni menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.

Para lulusan program ini diproyeksikan akan mengisi sejumlah posisi di perusahaan besar yang tersebar di beberapa kawasan industri. Dengan kemampuan yang dimiliki saat mengikuti program pemagangan, mereka dinilai mampu berkontribusi memajukan perusahaan sekaligus membantu program pemerintah mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Selain membuat nyaman investor melakukan perluasan usaha, aset tenaga kerja lokal yang mumpuni juga diyakini mampu menarik minat investor baru untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bekasi.

Program pemagangan nasional ini sudah dimulai sejak akhir tahun 2020.Puluhan sumber daya manusia lokal mengikuti program magang di Mitsubishi. Hasilnya sangat menjanjikan, mereka terbukti memiliki skill yang jauh lebih mumpuni dibanding sebelumnya.

"Untuk itu tahun 2021 kami akan buka kembali seluas-luasnya di sejumlah perusahaan besar namun tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan ketat," kata Kepala Bidang Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Betty Kusuma Wardhani.

Sejumlah program yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Bekasi ini diharapkan mampu menjaga iklim investasi yang semakin sehat di tengah terpaan badai pandemi COVID-19.

Dengan iklim yang sehat tersebut pula pemerintah berangsur-angsur memulihkan kondisi perekonomian sehingga predikat Indonesia sebagai negara maju bisa segera terwujud.

Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, segenap pemangku kepentingan dan dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat sebagai kunci peningkatan kinerja investasi dan daya saing yang lebih baik lagi. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan slogan kesehatan pulih, ekonomi bangkit terwujud nyata dalam waktu dekat.

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement