Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consukting Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap tegas atas Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang diduga terlibat upaya kudeta di partai Demokrat. Langkah tegas perlu dipertimbangkan Presiden Jokowi agar peristiwa serupa tak terulang.
"Presiden harus bersikap beri peringatan keras, berhentikan atau ada yang kira-kira mempertegas Presiden tidak mau main-main soal ini," kata Pangi pada Republika, Jumat (5/5).
Pangi merasa kecewa dengan dugaan campur tangan Moeldoko di internal partai Demokrat. Menurutnya, Moeldoko terbilang keterlaluan karena terkesan mementingkan agenda pribadinya.
Pangi menyarankan Moeldoko fokus membantu Presiden Jokowi di masa pandemi Covid-19.
"Kondisi negara yang sedang sulit kok masih sempat ya bawa-bawa nama Presiden demi kepentingan agenda tersendiri. Presiden harus kasih efek jera ketimbang jadi benalu karena kalau dibiarkan kesannya Presiden Jokowi memberi restu," ujar Pangi.
Atas dasar peristiwa Moeldoko dan Demokrat ini, Pangi mempertanyakan tugas sebenarnya dari KSP. Menurutnya, KSP mestinya memastikan tugas keseharian Presiden berjalan lancar, bukan ikuk aktif dalam peta percaturan politik.
"Sudah ada indikasi penyalahgunaan kewenangan. Apa sih sebenarnya tugas KSP? secanggih itu bisa urus banyak hal? wilayah Menteri dikerjakan juga. Itu bukan bagian dari zona pekerjaannya," ucap Pangi.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menyarankan pemerintah tak ikut campur urusan internal suatu partai politik (parpol). Firman menyinggung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang diduga terlibat aktif mengarahkan kader partai Demokrat.
"Harusnya sebagai pihak Pemerintah lakukan pembinaan pada parpol beri saran bukan malah memperkeruh suasana dengan terjun langsung di dalam partai itu atas nama perbaikan," kata Firman pada Republika, Jumat (5/5).
Firman memandang hubungan Moeldoko dengan Demokrat tak pantas dilakukan jika mengarahkan pada hal-hal yang bersifat internal partai. Apalagi jika Moeldoko membisiki Demokrat agar melaksakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang menjadi jalan kudeta kekuasaan Ketum Demokrat AHY.
"Sebetulnya tidak etis karena itu di luar posisinya sebagai elemen penguasa dan eksternal parpol. Apalagi hingga mengarah ke KLB itu bahaya, padahal kita perlu parpol yang kuat bukan lemah," ujar Firman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
