REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuktikan tuduhan soal kudeta di partainya. Apalagi AHY menuduh keterlibatan pihak Istana Kepresidenan dalam rencana kudeta tersebut.
Karyono memantau sinyalemen yang dituduhkan mengarah pada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan sejumlah nama menteri. Mereka diduga AHY ikut mendukung upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
"Perlu dipastikan kebenarannya. Jika memang ada data atau bukti yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan maka pernyataan AHY perlu dilengkapi dengan data dan bukti-bukti otentik," kata Karyono pada Republika, Selasa (2/2).
Karyono memandang penting bagi AHY menunjukkan bukti-bukti dan data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk melepaskan stigma negatif. Sebab dalam persepsi publik, Demokrat dinilai kerap memainkan irama politik dramatis.
"Seperti playing victim dan baper. Disadari atau tidak, stigma ini cukup melekat dalam benak sebagian masyarakat," sebut Karyono.
Karyono menyarankan AHY berhati-hati dalam melontarkan tuduhan. Ia merasa masalah ini tidak bisa digeneralisasi kepentingan pusat kekuasaan di istana yang melibatkan Presiden Joko Widodo.
"Jika AHY tidak mengungkap bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, maka akan muncul asumsi, ada kecenderungan sinyalemen tersebut sengaja diolah untuk konsumsi politik yang dikapitalisasi untuk kepentingan citra AHY dan Demokrat yang cenderung meredup. Di satu sisi untuk mendowngrade citra pemerintahan saat ini," ujar Karyono.
Sebelumnya, AHY mengungkap terdapat pihak yang tengah mengancam Partai Demokrat saat ini. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika