Keterangan pers AHY kemarin tentang adanya upaya pembajakan kepemimpinannya di Partai Demokrat, dilihat Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, wujud tidak solidnya partai. Padahal, sebagai catatan, AHY menang secara aklamasi sebagai ketua umum.
"Jadi kalau belum setahun sudah ada gerakan politik itu menandakan kekuasaan di Demokrat tidak bulat," kata Qodari.
Dia pun mempertanyakan kemenangan aklamasi AHY pada kongres 2020 lalu. "Berarti aklamasinya Partai Demokrat pada tahun lalu Maret 2020 itu sebetulnya bukan aklamasi yang sejati. Karena kalau aklamasi yang sejati, yang alamiah, itu terjadi ketika ada satu tokoh yang dianggap sangat kuat, sangat legitimate gitu ya, sangat tepat untuk menjadi ketua umum dan diterima oleh semuanya," ujarnya.
Ia menilai, dinamika yang terjadi tersebut justru didominasi oleh mayoritas kader Partai Demokrat, baik yang sudah keluar maupun yang masih menjabat. Terbukti, adanya lima orang kader Partai Demokrat yang diduga terlibat serta satu orang berasal dari kalangan Istana.
"Menurut saya sih ya harus dijelaskan scara terbuka siapa saja tokoh itu dan menurut saya ya diberikan sanksi tegas lah kalau memang kader aktif, dikembalikan kepada AD/ART, apa dikasih surat peringatan, dan kalau ada proses hukum di sana ya diproses saja secara hukum," ungkapnya.
Qodari menduga, gerakan manuver tersebut berasal dari dalam internal Partai Demokrat sendiri. Oleh karena itu, Partai Demokrat harus bisa memadamkan sendiri persoalan tersebut.
"Jadi kalau misalnya orang dekat Istana itu berhenti, gerakan semacam ini belum tentu berhenti karena dia berasal dari dalam. Jadi, apinya harus dipadamkan sendiri oleh Partai Demokrat di dalam ya. Entah bagaimana caranya entah dengan komunikasi silaturahmi, akomodasi atau kemudian dipecat dan diproses hukum," tuturnya.
Dari salah satu eks kader yang diduga terlibat manuver politik nama Marzuki Alie mencuat. Ketika dihubungi, ia tidak mengiyakan atau menampik kabar tersebut. Sebaliknya, ia meminta partai Demokrat atau pihak yang ingin mengudeta untuk mengklarifikasinya.
"Saya nggak ada waktu untuk urusan-urusan Partai Demokrat ini,’’ ujar dia ketika dihubungi Republika.
Dia menjelaskan, di dalam tubuh partai, selalu ada intrik baik di dalam maupun dari pihak luar. Semuanya, ia sebut berujung pada kepentingan.
‘’Seandainya partai dikelola secara profesional, tidak perlu khawatir adanya gerakan yang dilakukan secara inkonstitusional,’’ tambah dia. Dia menyebut, semua yang terjadi saat ini, kembali pada diri masing-masing dan figur pemimpin.
Lanjut dia, ketika Susilo Bambang Yudhoyono mengajaknya bergabung ke Demokrat pada 2003 silam, ia bercita-cita untuk menjadikan partai tersebut partai modern. Menurutnya, hal itu juga menjadi janji dari SBY saat mengajaknya masuk partai.
Partai modern, kata dia, harus dibangun dengan sistem yang kuat, kaderisasi terprogram dan berkelanjutan serta gradual. Sehingga, partai ke depannya dipastikan akan menghasilkan partai yang tahan dari terpaan manapun.
‘’Menurut saya tidak perlu terlalu dibesar besarkan (isu kudeta), apalagi melibatkan Presiden untuk urusan internal partai,’’ tambah dia.
Katanya, dengan menyeret Presiden, tidak memberikan jaminan jika Presiden Jokowi akan turun tangan. Terlebih, ketika argumen AHY disebutnya juga ikut menuduh Presiden Jokowi terlibat di dalamnya.
‘’Bangun saja soliditas partai, partai yang solid dan kuat tidak akan goyah pengaruh dari luar,’’ ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
