REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menuding terdapat pejabat di lingkungan Istana yang ingin mengambil alih secara paksa Partai Demokrat.
Moeldoko pun meminta AHY agar tak menjadi pemimpin yang baperan dan mudah terombang-ambing.
“Saran saya, menjadi seorang pemipin harus menjadi pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing,” kata Moeldoko, Senin (1/2).
Menurutnya, tudingan yang dimaksud oleh AHY tersebut mengarah pada dirinya. Ia menyebut, isu ini muncul dari sejumlah foto kader Partai Demokrat dan dirinya saat berkunjung ke kediamannya.
Ia kemudian menceritakan, awal mula isu tersebut muncul. Moeldoko mengaku terbuka terhadap tamu siapapun yang datang ke kediamannya. Karena itu, ia sering kali menerima tamu dari berbagai kalangan manapun.
Meskipun tak menyebut siapa saja tamu yang datang ke kediamannya, namun Moeldoko sempat menyinggung terkait larangan anak buah yang tak boleh pergi ke manapun.
“Kalau anak buahnya tidak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja,” kata dia.
Beberapa tamu itu pun kemudian sempat menceritakan situasi yang tengah terjadi di internal Partai Demokrat. Moeldoko mengaku hanya mendengarkan saja cerita-cerita yang disampaikan para tamunya itu.
“Dari obrolan-obrolan itu, saya awali dari pertanian. Berikutnya pada curhat pada situasi yang dihadapi. Ya gue dengerin aja. Berikutnya ya dengerin aja,” ceritanya.
Mendengar cerita yang disampaikan oleh para tamunya mengenai kondisi Partai Demokrat itu, Moeldoko pun mengaku prihatin. Sebab, ia juga mengaku termasuk kalangan yang mencintai Partai Demokrat.
Moeldoko juga menyinggung terkait masalah kudeta. Menurutnya, kudeta terjadi dari dalam internal partai, bukan dari luar.
“Kalau istilah kudeta ya dari dalam (Partai Demokrat), bukan dari luar,” ucapnya.
Sebelumnya, AHY, mengungkap terdapat pihak yang tengah mengancam Partai Demokrat saat ini. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," ujar AHY, Senin (1/2).
Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Jokowi.
AHY mengeklaim, gerakan tersebut juga telah mendapat dukungan dari pejabat penting dan menteri. "Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika