Tri menyebutkan, kebijakan PPKM sebenarnya dapat berjalan dengan efektif asalkan memenuhi dua syarat. Yakni, pengawasan di lapangan dilakukan dengan benar dan penegakan hukum berjalan secara tegas.
Salah satu poin yang sebaiknya diperbaiki adalah pengawasan. Tri menjelaskan, pemerintah ataupun pihak berwenang harus melakukan check point di daerah-daerah yang berpotensi menjadi pusat penyebaran.
Contoh lainnya di pusat perbelanjaan atau mal yang harus tutup pukul 20.00 WIB selama PPKM. Tri menjelaskan, kebijakan ini harus dipastikan berjalan dengan baik untuk memastikan efektivitas PPKM dalam menekan tingkat penyebaran kasus Covid-19.
"Suatu kebijakan sangat tergantung pada pengawasan untuk melihat apakah masyarakatnya patuh atau tidak," tuturnya.
Penerapan PPKM akan memberikan konsekuensi terhadap ekonomi. Berkurangnya pendapatan perusahaan dan pegawai maupun keuntungan yang menurun bagi pedagang merupakan efek yang sulit terelakkan pada masa pandemi.
Oleh karena itu, Tri menekankan, pemerintah harus mampu menjelaskannya dengan baik kepada semua kalangan. Termasuk mengenai konsekuensi ekonomi yang akan menurun apabila pandemi sudah semakin teratasi dengan baik.
Sementara anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, meminta pemerintah segera mencari solusi lain dari tidak efektifnya PPKM. "Memang PSBB kemarin evaluasi maka dimunculkan lah PPKM ini ternyata juga tidak efektif. Nah ini perlu satu langkah, perlu langkah yang berani, langkah yang real, langkah yang lebih maju dalam rangka untuk menjawab evaluasi dari pelaksanaan PPKM tahap pertama," kata Rahmad.
Dia mengamini pernyataan Jokowi yang menyebut PPKM tidak efektif. Oleh karena itu ia meminta pemerintah mencari tahu apa penyebab tidak efektifnya PPKM tersebut.
"Tentu kita cari solusi yang terbaik, langkah yang terbaik sepert apa. Apakah nanti dibentuknya karantina per wilayah, per RT seperti yang disampaikan beberapa minggu lalu, kenapa tidak itu dicoba meskipun pelaksanaanya di lapangan tidak semudah dibayangkan ketika satu RT itu close," ungkapnya.
Ia menganggap pemerintah saat ini dihadapkan tantangan dari masyarakat yang menganggap pandemi Covid-19 sebagai satu hal yang biasa. Paradigma itu lah yang menurutnya harus diluruskan oleh pemerintah.
"Orang yang terpapar, yang meninggal seperti seolah-olah biasa. Kemudian RS yang sudah hampir penuh bahkan masyarakat juga sudah biasa. Itu harus kita ubah paradigma itu, berisiko kalau kita menganggap hal yang biasa," ujarnya.
Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait langkah apa yang harus dilakukan. Namun ia menegaskan jika kebijakan yang diamb tidak jauh beda dengan kebijakan sebelumnya maka tidak akan menunjukan perubahan yang signifikan.
"Jadi butuh kesadaran, butuh kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat membuat keputusan tapi kalau masyarakat tidak mendukung atau tidak mendukung sepenuhnya saya rasa juga akan sulit kita mengendalikan Covid-19," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi, menyatakan, pelaksanaan penerapan PPKM selama ini tidak efektif menekan laju penularan Covid-19. PPKM yang telah berjalan lebih dari dua pekan tak berdampak pada penurunan mobilitas dan kegiatan masyarakat.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada," kata Jokowi saat rapat terbatas di Istana Bogor, Jumat (29/1) yang videonya baru diunggah pada Ahad (31/1).
Implementasi kebijakan PPKM di lapangan dinilainya tak tegas dan tak konsisten. Hal ini pun membuat disiplin protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat di daerah yang menerapkan PPKM menjadi longgar.
Selain itu, ia juga mewanti-wanti agar selama penerapan PPKM tak berdampak pada penurunan ekonomi di daerah. Jokowi mengaku tak masalah jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi seiring dengan penurunan kasus Covid-19 di berbagai daerah.
Namun sayangnya, penerapan kebijakan ini justru tak efektif menekan kasus yang ada. Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah kasus positif di berbagai daerah yang menerapkan PPKM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
