Pencapaian selama ini berdasarkan arahan dari Kepala BNPB dalam percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa salah satu komponen pendukung penanganan darurat adalah kemudahaan akses. Ini diatur oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
"Kemudahan akses ini salah satunya terkait alat kesehatan (alkes). Kewenangan diberikan kepada Biro Hukum, Organisasi dan Kerja sama dalam memberikan surat rekomendasi tata niaga impor yang melibatkan pemerintah, para importir, yayasan atau sumbangan atau hibah serta pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan penyaluran alkes ini."
Pada awal penanganan Covid-19, proses dokumen dilakukan secara manual. Saat itu, ia dan para pegawai membagi jam kerja masing-masing 8 jam sehingga timnya mampu menyelesaikan tumpukan dokumen dengan cepat.
"Dokumen impor ini bisa puluhan bahkan sampai 50 lembar dan harus diproses secepatnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
