Permintaan dari Kemenkes ini, dilihatnya sebagai pengakuan kepada data yang dihimpun oleh KPU. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memeriksa nama anggotanya.
"Ini sebuah pencapaian, pengakuan lembaga lain kepada kita sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai data yang kita buktikan bahwa itu valid," ujar Ilham.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan kekecewaannya terkait data milik Kementerian Kesehatan untuk program vaksinasi Covid-19. Ia kapok akan data tersebut dan memilih memakai data dari KPU.
"Aku ambil datanya KPU, KPU sudahlah kita ambil, KPU manual itu. Kemarin baru pemilihan Jawa Barat, banyak pemilihan kayaknya itu yang paling current, jadi ambil data KPU base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun," ujar Budi dalam dalam diskusi daring di channel Youtube PRMN SuCi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
