Dia mengkritik, pemerintah yang senang membuat nama baru pembatasan aktivitas. Menurutnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau PSBB tidak berbeda, hanya berganti singkatan. Namun, dia melanjutkan, beda singkatan itu tidak ada gunanya karena tidak mengurangi kasus Covid-19.
"Apa itu karena pemerintah panik?menurut saya tidak jelas, hanya respons panik. Lagipula siapa itu Muhadjir? Menko PMK kan?bukannya seharusnya Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang menetapkan pembatasan wilayah?" ujarnya.
Sebelumnya pemerintah menyiapkan langkah karantina wilayah secara terbatas guna menekan penularan Covid-19, yang jumlah kasusnya sudah lebih dari satu juta.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan langkah karantina wilayah terbatas hingga tingkat mikro. "Terutama level hulu, langkah untuk melakukan karantina terbatas, kemudian tracing, tracking, testing, dan tentu saja protokol kesehatan 3M dan pengobatan pada mereka yang berstatus sebagai penyandang Covid-19," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Rabu (27/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
