“39 kapal yang dimiliki oleh 5 Pangkalan PLP tersebut yang memang ditugaskan khusus untuk berpatroli melaksanakan penegakan hukum di laut, baik itu menyangkut kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi masuk ke Indonesia,” kata Ahmad.

Sedangkan kapal-kapal Patroli yang ada di Kantor Syahbandar hanya beroperasi di daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp), adapun daerah di luar DLKr dan DLKp ini menjadi kewenangan dari 5 Pangkalan PLP.

Kapal-kapal Patroli ini, telah diinstruksikan untuk melakukan Patroli Keselamatan Maritim secara rutin untuk melakukan pengawasan, penjagaan dan penegakan hukum terkait keselamatan pelayaran di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Ahmad juga menegaskan, bahwa dalam mengemban tugas negara sebagai penjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, awak kapal negara KPLP adalah garda terdepan yang mengemban tugas tersebut disamping sebagai law enforcement atau penegakan hukum untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah ditetapkan sebagai administrator maritim (maritime administration) Indonesia yang keberadaannya menjadi perwakilan negara di International Maritime Organization (IMO) atau Dewan Organisasi Maritim Internasional. Tentunya, KPLP yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga banyak berperan di organisasi maritim internasional tersebut khususnya di bidang keselamatan, keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.

KPLP selaku salah satu anggota Tokyo MoU juga selalu aktif berpartisipasi dalam acara Technical Working Group dan Port State Control Committee (PSCC) mengenai standard kelaiklautan dan keamanan kapal. Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika