Jumat 22 Jan 2021 21:11 WIB

Dinkes Sulbar Segera Upayakan Vaksinasi

Seorang nakes harus memiliki daya psikologis yang lebih kuat dibanding warga umumnya.

Petugas memasukan vaksin Covid-19 ke suntikan (ilustrasi)
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Petugas memasukan vaksin Covid-19 ke suntikan (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Dinas Kesehatan Sulawesi Barat mengupayakan pelaksanaan vaksinasi segera dilakukan sebagai langkah menekan penambahan kasus Covid-19. Terlebih kondisi Sulbar yang baru saja diguncang gempa magnitudo 6,2.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr Alief Satria yang dihubungi dari Makassar melalui sambungan telefon, Jumat (22/1) menyampaikan vaksin adalah hal mutlak yang harus segera diimplementasikan. "Makanya koordinasi terus kita lakukan, apalagi sebagian petugas atau vaksinator masih dalam kondisi trauma," ujarnya.

Baca Juga

Terkait permasalahan psikologis usai gempa, dr Alief menyadari bahwa hal ini bukan menjadi hal yang mudah bagi para vaksinator maupun tenaga kesehatan untuk kembali bertugas. Tetapi ia juga tidak membenarkan trauma berkepanjangan.

Menurutnya, seorang tenaga kesehatan harus memiliki daya psikologis yang lebih kuat dibanding masyarakat umum lainnya sesuai dengan fungsinya untuk melayani kesehatan masyarakat. "Jangan berkepanjangan traumanya, kalau bisa kita harus menghadapi hal ini. Bagaimana kita mau menolong mereka kalau kita lemah sekali. Harapan saya kepada seluruh staf yang harus bekerja, kembali bekerja seperti biasa," urainya.

Meski demikian, dr Alief berharap vaksinasi di Sulbar bisa dilakukan pada awal pekan depan agar pandemi Covid-19 bisa segera teratasi. Dijelaskan kondisi pelayanan kesehatan Sulbar berangsur-angsur pulih, meski belum begitu maksimal. Beberapa pelayanan sudah tersistem dengan klaster kesehatan dan sub-sub klasternya sudah bekerja.

Selanjutnya, Dinkes Sulbar kembali ingin mengaktifkan dua kabupaten terdampak, yakni Mamuju dan Majene agar klaster kesehatannya juga mulai bekerja. Sehingga Dinkes Sulbar kembali pada fungsi koordinatif dengan pemerintah pusat. "Untuk meringankan beban provinsi, kabupaten harus bergerak juga. Maka semua peran akan dijalani oleh provinsi sementara persoalan tekhnis lapangan, orang kabupaten yang tahu," ujar dia.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement