REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan kembali program vaksin Covid-19 se cara mandiri alias berbayar. Menurut Jokowi, vaksin mandiri bisa diterapkan untuk mempercepat program vaksinasi ke seluruh masyarakat di Indonesia.
Rencana pemerintah menyiapkan vaksin mandiri, salah satunya karena ada permintaan dari sektor swasta. "Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, `Pak, bisa enggak kita vaksin mandiri?' Ini yang baru kita akan putuskan," kata Jokowi dalam webinar Kompas 100 CEO Forum, Kamis (21/1).
Jokowi mengatakan, opsi vaksin mandiri alias berbayar bisa saja diterapkan seperti rencana awal vaksinasi Covid-19. Ia menilai, vaksin mandiri akan membantu pemerintah mempercepat terbentuknya herd immunity di masyarakat guna mencegah penularan pandemi yang lebih luas lagi. "Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi, biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Mengapa tidak?" ujar dia.
Presiden menyebut, vaksin mandiri dapat dilakukan dengan merek vaksin yang berbeda serta dilaksanakan di tempat yang berbeda. Namun, ia menekankan opsi ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah.
Untuk mempercepat program vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia, pemerintah akan memberdayakan seluruh fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada. Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki sekitar 30 ribu vasinator, 10 ribu puskesmas, dan tiga ribu rumah sakit yang dapat digerakkan untuk mempercepat vaksinasi.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, setiap vaksinator dapat melakukan vaksinasi terhadap 30 orang dalam sehari. Dengan demikian, vaksinasi ditargetkan dapat dilakukan terhadap hampir 1 juta orang dalam sehari oleh 30 ribu vaksinator.
"Ini angka yang besar sekali. Ini kekuatan kita ada di sini. Negara lain enggak punya puskesmas. Kita memiliki. Oleh sebab itu, ini terus kita dorong," katanya menambahkan. Dari perhitungannya itu, Presiden pun menargetkan program vaksinasi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari setahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan regulasi pengadaan vaksin Covid-19 secara mandiri. Regulasi vaksin mandiri yang tengah disiapkan untuk mengatur pembelian vaksin Covid-19 oleh sektor-sektor industri tertentu.
Vaksin mandiri tersebut akan dibeli para pengusaha dan diberikan secara gratis kepada karyawannya. Selain itu, kata Airlangga, program vaksin mandiri ini nantinya akan menggunakan merek vaksin yang berbeda dengan vaksin gratis dari pemerintah.
"Terkait teknis akan di persiapkan dan itu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dengan vaksin yang gratis," ujar Airlangga saat konferensi pers seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Sebelum program vaksinasi berjalan, pemerintah sebenarnya menyiapkan dua skema vaksinasi, yaitu vaksinasi gratis dan vaksinasi berbayar. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan vaksinasi Covid-19 digratiskan setelah ada banyak desakan dari berbagai pihak.
Setelah berjalannya program vaksinasi, usulan agar ada skema vaksinasi mandiri mencuat lagi. Usulan itu salah satunya datang dari Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Inonesia Rosan Perkasa Roeslani.
Rosan menilai, sektor swasta perlu diberikan akses vaksin mandiri. Menurut dia, vaksin mandiri bisa mendorong percepatan program vaksinasi yang ujung-ujungnya juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sempat menyinggung wacana penga daan vaksin mandiri dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada 15 Januari lalu. Ia mengatakan, vaksin mandiri ditujukan untuk perusahaan dengan syarat untuk semua karyawannya, bukan hanya bagi para direksi dan pimpinan perusahaan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, wacana vaksinasi mandiri tak perlu secepatnya direalisasikan pemerintah. Menurut dia, wacana tersebut perlu dipertimbangkan secara hati-hati.
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya di DPR, kata Melki, pemerintah dan DPR sepakat menjeda pembahasan vaksinasi mandiri, setidaknya hingga vaksinasi gratis pemerintah digulirkan. Untuk saat ini, tahapan pertama vaksinasi bagi tenaga kesehatan di Indonesia telah resmi dimulai.
Penundaan pembahasan vaksinasi mandiri sejalan dengan masukan Melki dalam rapat tersebut. Ia mengatakan, vaksinasi mandiri berpotensi menghadirkan intrik baru saat vaksinasi gratis berlangsung sehingga pembahasannya perlu di tangguhkan untuk sementara ini.
"Perkembangan kebijakan apapun ke depan, termasuk rencana program vaksinasi mandiri, perlu dikaji secara mendalam, baik di internal pemerintah juga libatkan DPR RI dan kalangan terkait lainnya sebelum diputuskan jadi kebijakan," ujar Melki.
Selain itu, Melki juga mencermati dinamika yang berkembang menyangkut vaksinasi mandiri, baik di internal pemerintah maupun pada taraf internasional. Oleh karena itu, ia menganggap vaksinasi mandiri belum diperlukan dalam waktu dekat. "Soal ketersediaan vaksin di dunia yang oleh WHO disebut masih timpang karena rebutan vaksin yang terbatas," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika