REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan memandang rencana pemerintah membuka jalur vaksinasi mandiri menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan akses terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Alasan vaksinasi mandiri demi mempercepat proses vaksinasi di dalam negeri dianggap tidak bisa diterima.
Co-Initiator and Co-Leader Koalisi Masyarakat untuk Covid-19 (situs Lapor Covid) Irma Hidayana menyebut pemberian vaksin seharusnya mengikuti rekomendasi WHO yaitu memberi prioritas pada kelompok rentan terpapar, seperti tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia dan orang-orang yang tinggal di lokasi dengan tingkat penularan tinggi.
"Distribusi vaksinasi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis, dan epidemiologi, bukan kemampuan finansial," tegas Irma dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Kamis (21/1).
Irma memantau, saat ini setiap negara berlomba mendapatkan vaksin yang ketersediannya masih terbatas. Oleh karena itulah, pemerintah harus memastikan ketidakadilan yang sama tidak terjadi juga di Tanah Air.
"Jangan sampai akses terhadap vaksinnya ditentukan oleh kemampuan finansial untuk membeli vaksin tersebut," ujar Irma.
Baca juga : Ada Chip di Penerima Vaksin Covid? Ini Fakta dari Satgas
Menurutnya, pada saat ini para produsen vaksin di dunia masih terfokus untuk melayani permintaan vaksin dari lembaga pemerintah dalam rangka membantu menangani pandemi.
"Jika pihak swasta diperbolehkan mendapatkan vaksin untuk kebutuhan lingkungan mereka sendiri, dikhawatirkan akan mengurangi jatah vaksin gratis yang sangat ditunggu masyarakat secara luas," ujar doktor bidang kesehatan masyarakat dari Universitas Columbia, Amerika Serikat itu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin menyampaikan, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan kembali program vaksin Covid-19 secara mandiri alias berbayar. Hal ini menurutnya bisa diterapkan untuk mempercepat program vaksinasi ke seluruh masyarakat di Indonesia.
“Ada yang bertanya bagaimana mempercepat (vaksinasi), lagi, banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan: ‘Pak bisa enggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan,” ujar Jokowi saat meresmikan pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021 secara virtual di Istana Negara, Kamis (21/1).
Jokowi mengatakan, opsi vaksin mandiri alias berbayar ini bisa saja diterapkan seperti rencana awal vaksinasi Covid-19. Menurutnya, vaksin mandiri ini akan membantu pemerintah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity di masyarakat guna mencegah penularan pandemi yang lebih luas lagi.
“Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?” kata dia.
Baca juga : Vaksinasi Mandiri dan Harapan Jokowi Percepat Herd Immunity
Juru Bicara Pemerintah untuk vaksinasi Covid-19 Dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, rencana vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara mandiri diupayakan di luar target sasaran vaksinasi gratis sebesar 70 persen. Program vaksin mandiri bertujuan membantu percepatan kekebalan komunitas (herd immunity).
"Jadi, di luar target sasaran vaksinasi gratis," kata Nadia, di Jakarta, Kamis (21/1).
Target vaksinasi Covid-19 secara gratis yang diupayakan pemerintah adalah 70 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara program vaksinasi Covid-19 secara mandiri direncanakan akan berada di luar target sasaran itu.
Dengan demikian, rencana vaksinasi Covid-19 secara mandiri tersebut adalah untuk menambah jumlah sasaran yang akan divaksin. Sehingga, diharapkan dapat mempercepat pencapaian kekebalan komunal.
"Jadi, vaksinasi mandiri nanti akan menambah jumlah orang yang ada di populasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika