REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah untuk vaksinasi Covid-19 Dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, rencana vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara mandiri diupayakan di luar target sasaran vaksinasi gratis sebesar 70 persen. Program vaksin mandiri bertujuan membantu percepatan kekebalan komunitas (herd immunity).
"Jadi, di luar target sasaran vaksinasi gratis," kata Nadia, di Jakarta, Kamis (21/1).
Target vaksinasi Covid-19 secara gratis yang diupayakan pemerintah adalah 70 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara program vaksinasi COVID-19 secara mandiri direncanakan akan berada di luar target sasaran itu.
Dengan demikian, rencana vaksinasi Covid-19 secara mandiri tersebut adalah untuk menambah jumlah sasaran yang akan divaksin. Sehingga, diharapkan dapat mempercepat pencapaian kekebalan komunal.
"Jadi, vaksinasi mandiri nanti akan menambah jumlah orang yang ada di populasi," katanya.
Sementara itu, saat ini vaksinasi Covid-19 secara gratis masih dilakukan bagi tenaga kesehatan di 91 kabupaten/kota yang berada di dekat Ibu kota provinsi dan kabupaten kota di sekitar provinsi.
"Update kita baru hanya petugas kesehatan, ada dokter, perawat, petugas administrasi, petugas laboratorium," kata Nadia.
Terkait proses pelaksanaan vaksinasi, Nadia mengatakan saat ini masih terkendala pada proses registrasi.
"Kalau sekarang belum ada kendala yang berarti. Hanya di proses registrasi, di awal ini masih belum berjalan dengan baik. Jadi sistemnya masih terus menerus kita perbaiki untuk bisa menampung sistem registrasi yang kita susun kemarin," kata Nadia.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi pengadaan vaksin Covid-19 secara mandiri alias berbayar. Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto menyampaikan, regulasi vaksin mandiri yang tengah disiapkan tersebut untuk mengatur pembelian vaksin Covid-19 oleh sektor-sektor industri tertentu.
“Terkait persiapan untuk akselerasi vaksin di mana akselerasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya. Karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu,” jelas Airlangga saat konferensi pers usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/1).
Vaksin mandiri tersebut akan dibeli oleh para pengusaha dan diberikan secara gratis kepada karyawannya. Selain itu, kata Airlangga, program vaksin mandiri ini nantinya akan menggunakan merk vaksin yang berbeda dengan vaksin gratis dari pemerintah.
“Terkait teknis akan dipersiapkan, dan itu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dengan vaksin yang gratis,” kata Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika